Belitung, nidianews.com – Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Belitung guna memastikan ketersediaan serta kualitas pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon).
Kunjungan lapangan yang dipimpin Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, tersebut merupakan tindak lanjut Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon).
Dalam kegiatan itu, Yudi didampingi Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari, serta melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tim BPOM Kabupaten Belitung, serta Tim Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) BKKBN Babel.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran peninjauan, yakni Gudang Alokon DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Puskesmas Tanjung Pandan, Klinik Utama, Puskesmas Air Saga, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) Masrurah.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi persediaan, sistem penyimpanan, distribusi, hingga ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, rombongan juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengelola program dan tenaga kesehatan dalam memastikan kebutuhan Alokon terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Yudi Rafani mengatakan, pengelolaan Alokon tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan penyimpanan, distribusi, dan pemantauan secara berkala.
“Pengelolaan Alokon tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga mencakup ketepatan penyimpanan, distribusi, dan pemantauan agar alat dan obat kontrasepsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Yudi.
Menurut dia, peninjauan langsung menjadi sarana untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara BKKBN, pemerintah daerah, BPOM, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dia berharap penguatan tata kelola Alokon dapat mendukung keberlangsungan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari, menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pengelolaan Alokon.
“Koordinasi antara pemerintah daerah, BKKBN, BPOM, petugas lapangan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Fari.
Dia berharap melalui peninjauan tersebut, berbagai kendala dalam pengelolaan persediaan maupun distribusi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Keterlibatan BPOM dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, terutama untuk mendukung mutu pengelolaan Alokon.
BKKBN Babel menegaskan, kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola Alokon yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan persediaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat Kabupaten Belitung berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.(*)
