Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong penguatan kebijakan berbasis data statistik untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi Kota Pangkalpinang Oktober 2026 di Ruang Rapat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Juhaini didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Bapperida, Diskominfo, Diskopdag, Dispaper, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kabag Perekonomian dan Kabag SDA/Administrasi Pembangunan.
Juhaini mengatakan, data statistik menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam membaca perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Data yang akurat juga diperlukan untuk menentukan prioritas serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan.
“Data yang akurat, objektif, dan terpercaya menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas, serta mengevaluasi hasil pembangunan,” kata Juhaini.
Menurutnya, publikasi BRS tidak sekadar menyampaikan angka, tetapi juga memberikan gambaran faktual mengenai kondisi dan perkembangan daerah. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah strategis ke depan.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah perlu memperkuat budaya kerja berbasis data agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Juhaini juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan BPS dalam meningkatkan kualitas ketersediaan serta pemanfaatan data statistik.
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus ditingkatkan agar data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan.
Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pangkalpinang atas konsistensinya menyediakan data statistik berkualitas yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak.
Juhaini berharap hasil publikasi statistik tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga menjadi referensi bagi dunia usaha, akademisi, peneliti, media, dan masyarakat.
Dengan dukungan data yang akurat dan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkot Pangkalpinang berharap setiap keputusan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(RE)
