Pangkalpinang, nidianews.com – Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadi perhatian DPRD setempat. Melalui revisi regulasi, legislatif berupaya mendorong agar kekayaan daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan.
Upaya tersebut dibahas Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Pangkalpinang dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, di gedung DPRD Kota Pangkalpinang.
Rapat dipimpin Ketua Pansus 15, Andi. Pembahasan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah, mulai dari pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan barang milik daerah.
Perubahan regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap aset yang dimiliki pemerintah kota dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Pasalnya, aset daerah bukan sekadar kekayaan yang tercatat dalam laporan administrasi pemerintah. Jika dikelola dengan baik, aset tersebut dapat memberikan nilai tambah dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui pembahasan Raperda ini, Pansus 15 berupaya memastikan pengelolaan barang milik daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan saat ini.
Optimalisasi aset juga diharapkan dapat mencegah pengelolaan yang tidak efektif serta memastikan pemanfaatan kekayaan daerah memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat.
Dengan pembaruan regulasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Pangkalpinang semakin tertib dalam mengelola aset, sehingga kekayaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan kemajuan kota.(*)
