Pangkalpinang, nidianews.com – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Karena itu, pembangunan kota dinilai tidak bisa terus bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, mengatakan keterbatasan anggaran harus disikapi dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurut dia, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan melalui rapat paripurna belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan daerah.
“Memang APBD Perubahan 2026 sudah diparipurnakan. Kondisi anggaran kita saat ini memang terbatas dan belum sepenuhnya memuaskan seluruh kebutuhan pembangunan,” kata Abang Hertza di Pangkalpinang, Sabtu (7/11/2026).
Meski demikian, ia menilai keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Abang berharap Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dapat menentukan prioritas penggunaan anggaran secara efektif sehingga setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya yakin pemerintahan Pak Wali Profesor Saparudin dan Ibu Dessy Ayutrisna dapat memanfaatkan anggaran secara maksimal untuk menghasilkan capaian pembangunan terbaik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan proyek fisik.
Menurut Abang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter, serta penguatan mental dan spiritual aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan.
“Pemerintahan yang baik tidak hanya dinilai dari geliat pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental-spiritual ASN, stakeholder, dan seluruh masyarakat Pangkalpinang,” tuturnya.
Lebih jauh, Abang menilai keterlibatan sektor swasta dan partisipasi masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan kota.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjawab seluruh persoalan perkotaan, terlebih ketika ruang fiskal semakin terbatas.
“Kota Pangkalpinang tidak bisa dibangun hanya mengandalkan anggaran dan peran pemerintah. Harus ada sinergi seluruh elemen kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan masyarakat dan dunia usaha adalah menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap aset dan fasilitas umum agar tetap terawat serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Abang berharap hubungan kemitraan antara eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat semakin diperkuat. Dengan demikian, keterbatasan APBD tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam menjalankan pembangunan Kota Pangkalpinang.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen kota untuk mengambil peran dan menjaga hasil pembangunan yang telah dicapai. (*)
