Pangkalpinang, nidianews.com – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi perhatian. DPRD Babel meminta pemerintah pusat menambah alokasi solar dan Pertalite agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI, Rabu (4/11/2026).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan, penambahan kuota BBM bersubsidi harus menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar terus berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ia menyebut, usulan tambahan kuota solar dan Pertalite perlu mengacu pada data kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah, sehingga alokasi yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
“Saya mengarahkan bahwa ada penambahan untuk BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite, yang benar-benar berhak untuk menerima berdasarkan data-data yang disampaikan oleh pihak eksekutif,” ujar Didit.
Namun, menurut Didit, peningkatan kuota saja tidak cukup tanpa dibarengi sistem pengawasan distribusi yang lebih ketat. Sebab, persoalan BBM bersubsidi juga menyangkut ketepatan sasaran dan pengendalian penyaluran di lapangan.
Untuk itu, DPRD Babel berencana mengusulkan pemasangan CCTV di seluruh SPBU yang terhubung langsung dengan Polri.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“BBM subsidi untuk rakyat yang berhak. Maka, ke depan pada saat rapat dengan DPR mengusulkan bahwa di SPBU perlu ada CCTV yang langsung konek dengan Polri. Supaya BBM subsidi ini tepat sasaran dan supaya tidak berulang-ulang adanya antre,” tegasnya.
Didit berharap, perjuangan penambahan kuota BBM bersubsidi dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Bangka Belitung.
Di sisi lain, penguatan pengawasan distribusi juga menjadi bagian penting agar tambahan pasokan tidak hanya meningkatkan ketersediaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
DPRD Babel berharap sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap persoalan BBM yang selama ini berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan perputaran ekonomi daerah.(RE)
