Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mendorong agar perubahan regulasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mampu melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, terutama di tengah ketergantungan terhadap sektor pertambangan timah.
Menurut Edi, Bangka Belitung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Paripurna, Jumat (30/10/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda), di antaranya Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Selain itu, turut disampaikan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Edi berharap pembahasan perubahan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah, khususnya dalam meningkatkan produksi hasil laut dan nilai tambah sektor perikanan.
“Laut Bangka Belitung ini luas, tetapi pemberdayaannya masih kurang sampai sekarang. Mudah-mudahan dalam perda ini nanti para anggota pansus bisa membuat rancangan peraturan daerah yang benar-benar bermanfaat untuk seluruh Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan sektor kelautan dan perikanan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah sehingga memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, Bangka Belitung perlu mulai mengembangkan sumber-sumber ekonomi alternatif dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah.
“Kita harus meningkatkan hasil laut kita, meningkatkan nilai tambahnya. Harus ada itu. Jangan hanya mengandalkan timah yang sebentar lagi sunset,” tegas Edi.
Lebih lanjut, Edi mengatakan DPRD akan mendorong pemerintah provinsi agar segera menindaklanjuti peraturan daerah yang nantinya disahkan, termasuk menyiapkan peraturan gubernur apabila dibutuhkan sebagai aturan pelaksanaan.
DPRD juga akan mendorong dukungan anggaran agar implementasi perda dapat berjalan efektif.
“Kalau memang diperlukan pergub, lakukanlah. Kemudian, kami juga mendorong dari sisi anggarannya apabila memang diperlukan anggaran. Yang melaksanakan perda sepenuhnya adalah eksekutif, sedangkan kami melakukan pengawasan,” jelasnya.
Edi berharap seluruh Ranperda yang dibahas bersama pemerintah provinsi nantinya tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.(RE)
