Pangkalpinang, nidianews.com – Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi ratusan nelayan di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 400 nelayan dilaporkan sudah hampir tiga pekan tidak melaut akibat keterbatasan pasokan solar dan Pertalite.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, setelah menerima audiensi perwakilan nelayan di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan itu terungkap, berdasarkan pendataan yang disampaikan perwakilan nelayan, kebutuhan BBM yang belum terpenuhi mencapai 120.000 liter.
Didit mengatakan, laporan mengenai kondisi tersebut diterimanya dari Ferdiansyah yang mewakili sekitar 400 nelayan Pangkalpinang. Menindaklanjuti pengaduan itu, ia langsung menghubungi penanggung jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung, Wicaksono.
“Kita sudah berkomunikasi langsung dengan pihak Pertamina. Alhamdulillah, ada solusi dan Pertamina akan menyalurkan kekurangan BBM untuk 400 nelayan Pangkalpinang,” kata Didit.
Meski demikian, penyaluran BBM tersebut masih membutuhkan penyelesaian administrasi dari Dinas Kelautan Kota Pangkalpinang.
Didit meminta proses administrasi segera dituntaskan agar bantuan pasokan BBM dapat direalisasikan dan nelayan kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Tak hanya menyelesaikan persoalan pasokan di Pangkalpinang, DPRD Babel juga berencana memperjuangkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Didit mengungkapkan, DPRD Babel telah menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya akan mengusulkan penambahan kuota solar dan Pertalite, termasuk untuk memenuhi kebutuhan nelayan.
“Kami besok pagi sudah membuat jadwal dengan BPH Migas untuk mengusulkan penambahan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite se-Bangka Belitung, termasuk nelayan,” ujarnya.
Menurut Didit, ketersediaan BBM bersubsidi menjadi faktor penting bagi keberlangsungan aktivitas nelayan. Terhambatnya pasokan bukan hanya membuat nelayan berhenti melaut, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan keluarga dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, ia berharap koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian pasokan bagi masyarakat yang berhak.
“Mudah-mudahan niat baik kita bisa menjadi kenyataan. Insyaallah 2027 nelayan benar-benar mendapatkan BBM bersubsidi, termasuk masyarakat yang berhak,” tutupnya.(RE)
