Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang didorong mengubah strategi pembangunan ekonomi dengan lebih aktif menjemput investasi. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas sumber pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, H. Arnadi, menilai penguatan fiskal daerah tidak bisa hanya ditempuh melalui penghematan dan pengendalian belanja. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Pangkalpinang memiliki modal ekonomi yang cukup kuat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan menjadi daya tarik investasi.
“Jangan sampai kita memiliki banyak potensi, tetapi belum mampu mengundang minat investor untuk mengembangkannya. Pemerintah harus lebih aktif membangun komunikasi dengan dunia usaha dan menawarkan peluang investasi yang benar-benar siap untuk direalisasikan,” ujar Arnadi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap pasif dengan menunggu kedatangan investor. Diperlukan strategi jemput bola melalui promosi langsung, komunikasi dengan asosiasi bisnis, serta pemetaan sektor usaha yang memiliki prospek untuk dikembangkan.
Arnadi secara khusus meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengambil peran lebih strategis. Instansi tersebut diharapkan tidak sebatas menjadi tempat pengurusan administrasi perizinan, tetapi juga menjadi ujung tombak pemasaran potensi investasi daerah.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun peta peluang investasi secara komprehensif. Informasi mengenai ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, infrastruktur, akses pasar hingga kemudahan perizinan harus disiapkan agar calon investor mendapatkan kepastian sebelum menanamkan modal.
Sejumlah sektor yang dinilai menjanjikan antara lain perdagangan, perhotelan, pariwisata, ekonomi kreatif, pengolahan hasil perikanan, jasa, serta distribusi dan logistik.
“Investor membutuhkan kepastian dan kemudahan. Kalau peluang usaha tersedia, tetapi persoalan perizinan, tata ruang, dan koordinasi antarinstansi tidak tertangani dengan baik, tentu akan memengaruhi keputusan mereka,” katanya.
Arnadi berpandangan, investasi memiliki efek ekonomi yang lebih luas dibandingkan sekadar penambahan modal usaha. Aktivitas bisnis yang berkembang dapat membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perdagangan, memperluas pasar UMKM, serta meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar besaran nilai investasi yang masuk. Kualitas investasi dan dampaknya terhadap masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan.
Ia berharap investor yang masuk dapat melibatkan tenaga kerja lokal, membangun kemitraan dengan UMKM, serta memberikan ruang bagi produk-produk masyarakat untuk masuk dalam rantai pasok usaha.
“Penguatan fiskal harus berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Semakin berkembang dunia usaha, semakin besar pula peluang pendapatan daerah dan kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Arnadi, keberhasilan menarik investasi pada akhirnya harus tercermin dari bergeraknya ekonomi masyarakat. Dengan strategi promosi yang tepat, kepastian regulasi, dan pelayanan yang kompetitif, Pangkalpinang diharapkan mampu mengubah potensi ekonomi menjadi sumber pertumbuhan yang nyata.(*)
