Pangkalpinang, nidianews.com – Penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi perhatian DPRD Kota Pangkalpinang. Perubahan regulasi dinilai penting untuk memastikan perusahaan daerah mampu dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota Pangkalpinang dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pembentukan BUMD PT Pangkal Pinang Makmur Abadi Sejahtera (PPMAS).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang itu dipimpin Ketua Pansus 14, H. Arnadi, S.TP., M.I.Kom.
Pembahasan perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat landasan hukum sekaligus mendorong tata kelola perusahaan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
Keberadaan BUMD semestinya tidak hanya menjadi bagian dari struktur kelembagaan pemerintah daerah. Lebih dari itu, perusahaan daerah diharapkan mampu menjalankan aktivitas usaha secara sehat, mengembangkan potensi ekonomi, serta menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
Melalui pembahasan Raperda ini, Pansus 14 berupaya memastikan perubahan aturan dapat menjadi landasan bagi penguatan pengelolaan PT PPMAS ke depan.
Regulasi yang lebih kuat diharapkan dapat mendukung profesionalisme manajemen, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperjelas arah pengembangan perusahaan.
Di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sumber pendapatan, keberadaan BUMD juga dituntut mampu mengambil peran strategis dalam mendukung pembangunan.
Karena itu, pembenahan regulasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan ketentuan administratif, tetapi turut mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan masyarakat.
Pembahasan Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat fondasi pengelolaan BUMD agar lebih profesional, kompetitif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.(*)
