Scroll untuk baca artikel
banner nidia kcl.png
Example floating
Example floating
Baru.png
Pangkalpinang

Hadapi Tantangan Ekonomi 2027, Pemkot Pangkalpinang Fokus Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli

×

Hadapi Tantangan Ekonomi 2027, Pemkot Pangkalpinang Fokus Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli

Sebarkan artikel ini

Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi menjelang 2027. Pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, kebijakan upah minimum hingga perlindungan sosial menjadi perhatian pemerintah daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait.

admin-ajax.png

“Stabilitas harga menjadi salah satu hal penting yang harus kita jaga. Karena itu, pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan daya beli tidak terganggu,” kata Juhaini, Senin (16/11/2026).

Hal tersebut disampaikannya menyusul keikutsertaan Pemkot Pangkalpinang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring.

Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.

Juhaini menjelaskan, salah satu tindak lanjut yang menjadi perhatian pemerintah kota adalah memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam mengantisipasi perubahan harga dan potensi gangguan pasokan komoditas pangan strategis.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antarperangkat daerah agar setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera direspons dengan langkah yang tepat,” ujarnya.

Selain persoalan harga, pembahasan mengenai penetapan Upah Minimum Tahun 2027 juga menjadi perhatian. Pemkot Pangkalpinang akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mencermati kebijakan tersebut sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Untuk kebijakan upah minimum, tentu akan kita tindak lanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Begitu juga dengan program perlindungan sosial agar pelaksanaannya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Terkait Program 3 Juta Rumah, Juhaini menyebut dukungan pemerintah daerah diperlukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami berkomitmen mendukung program strategis pemerintah pusat. Harapannya, seluruh program tersebut dapat berjalan selaras dengan kebutuhan daerah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Pangkalpinang,” pungkasnya.

Pemkot Pangkalpinang menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengendalian inflasi, ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan perumahan rakyat dapat berjalan secara terpadu.(RE)

banner nidia kcl.png