Pangkalpinang, nidianews.com – Penjabat (PJ) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang berpihak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MPG) dan Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikannya usai acara Diskusi dan Pemantauan Pelaksanaan PSN yang digelar di Smart Room Center lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (18/9/2025).
“Hari ini kami belum pada tahap pelaksanaan, tapi baru melakukan koordinasi dan inventarisasi bersama Komnas HAM. Kami ingin melihat bagaimana perkembangan program-program Presiden yang menyasar langsung hak-hak masyarakat,” ujar Unu.
Dalam diskusi tersebut, pihak Komnas HAM hadir untuk membantu proses identifikasi dan penilaian terhadap program-program pusat yang telah, sedang, atau akan dijalankan di Kota Pangkalpinang. Salah satu sorotan utama adalah program Makan Bergizi Gratis yang menurut Unu sudah mulai berjalan secara bertahap.
“Sudah ada dapur-dapur yang beroperasi, distribusi juga sudah mulai. Tapi memang datanya dinamis ada yang baru kontrak, ada yang baru menyiapkan dapur, dan bahkan ada pihak baru yang lebih siap dan bisa langsung tancap gas,” jelasnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Unu menegaskan bahwa inisiatif tersebut masih dalam tahap awal, khususnya pada proses penyediaan lahan dan perencanaan pembangunan.
“Sekolah Rakyat belum jalan. Kita baru siapkan lahannya, nanti dari Dinas PU akan merencanakan bangunan dan kebutuhan teknis lainnya. Setelah itu, baru prosesnya dilanjutkan ke kementerian terkait,” terang Unu.
Unu juga membuka ruang kolaborasi dan transparansi dengan semua pihak, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa program-program prioritas tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ini pengawas, bukan pelaksana utama. Tapi kami punya peran penting untuk mengawal supaya program-program ini bisa cepat terealisasi. Saya terbuka, silakan sampaikan ke kami apa yang perlu dibantu atau dipercepat. Apalagi sekarang masih dalam proses pengusulan anggaran 2026, bisa kita masukkan,” pungkasnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan arah kebijakan nasional benar-benar menyentuh akar persoalan di daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang melalui program-program prioritas yang inklusif dan tepat sasaran. (RE)
