Pangkalpinang, nidianews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, meresmikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi Tahun 2026 untuk sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMP Negeri 9 Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah atas dukungan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memfasilitasi sekaligus menjadi mitra strategis kami dalam program revitalisasi sekolah tahun 2025 dan 2026. Terima kasih juga kepada Bupati Bangka Tengah dan Wali Kota Pangkalpinang yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp99,3 miliar pada tahun 2025 yang diperuntukkan bagi 101 satuan pendidikan.
Sementara itu, untuk tahun 2026, alokasi sementara mencapai Rp44,38 miliar bagi 49 sekolah. Namun demikian, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi sekolah penerima bantuan.
“Insyaallah masih ada kemungkinan penambahan sekolah sasaran pada tahun 2026 karena pemerintah akan menambah target revitalisasi secara nasional menjadi 71.744 satuan pendidikan,” jelasnya.
Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi merupakan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Selain pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mempercepat program digitalisasi pendidikan. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendistribusikan 288.865 Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
“Tahun ini setiap satuan pendidikan akan kembali mendapatkan tambahan tiga unit IFP sehingga jumlahnya mencapai sekitar 800 ribu unit secara nasional,” katanya.
Ia memastikan pemerintah telah bekerja sama dengan PLN untuk penambahan daya listrik di sekolah tanpa biaya. Sementara biaya operasional penggunaan perangkat dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, pemerintah menyediakan layanan melalui jaringan Starlink.
Abdul Mu’ti menilai penggunaan IFP telah meningkatkan kualitas pembelajaran karena proses belajar menjadi lebih interaktif serta mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Di bidang peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerintah juga mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan sebesar Rp3 juta per semester.
Selain itu, Kementerian juga menyiapkan berbagai pelatihan bagi guru, meliputi pembelajaran mendalam (deep learning), bimbingan konseling, bahasa Inggris, STEM, hingga pelatihan Artificial Intelligence (AI) dan coding.
Menurutnya, mulai tahun 2027 mata pelajaran bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III Sekolah Dasar, sementara AI dan coding diproyeksikan menjadi mata pelajaran wajib setelah ketersediaan guru terpenuhi.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, Pagi Ceria, serta pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah.
Ia menjelaskan MPLS tahun ajaran 2026 tetap dilaksanakan selama lima hari dengan pendekatan yang humanis, bebas dari segala bentuk kekerasan, sekaligus menjadi wadah untuk mengenali bakat dan minat peserta didik sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
“Semua program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, kualitas guru, maupun pembentukan karakter peserta didik,” tutup Abdul Mu’ti.(RE)
