Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat sinergi dan evaluasi terhadap program-program strategis nasional dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini disampaikan oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Unu Ibnudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (16/6/2025). Rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Juhaini menjelaskan, dalam rapat tersebut, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang menjadi perhatian utama di daerah. Salah satu yang dibahas adalah pelaksanaan program Dua Butir Makan Berkegiatan Gratis (DBMBG).
“Alhamdulillah, Kota Pangkalpinang sudah menindaklanjuti program DBMBG ini dengan baik,” ujarnya.
Selanjutnya, evaluasi juga menyasar program pembangunan tiga juta rumah yang mencakup satu juta rumah di kelurahan, satu juta di wilayah pesisir, dan satu juta di desa-desa lainnya.
“Untuk Kota Pangkalpinang, kita sudah ikut menjalankan program ini sesuai arahan pusat,” tambahnya.
Tak hanya itu, program pemeriksaan kesehatan gratis juga menjadi sorotan. Juhaini menyebut, pelaksanaannya di Pangkalpinang sudah berjalan, meski belum mencapai 100 persen.
“Namun kita terus berupaya menyempurnakan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat,” jelasnya.
Program prioritas lainnya yang dibahas adalah Koperasi Merah Putih, yang ditargetkan rampung secara administratif sebelum 30 Juni 2025. Menurut Juhaini, Kota Pangkalpinang telah melakukan musyawarah kelurahan di 42 kelurahan yang ada.
“Anggaran sudah siap, tinggal menunggu proses administratif di notaris untuk penerbitan akta. Ini sedang kita dorong,” tegasnya.
Terkait program pembangunan Sekolah Rakyat, Juhaini mengakui bahwa Pemkot Pangkalpinang belum mengajukan usulan secara resmi. Evaluasi dari Kemendagri akan segera ditindaklanjuti dengan meminta Dinas Sosial untuk menyiapkan lahan yang diperlukan.
“Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut secara teknis bersama pihak terkait, termasuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan (TWR),” katanya.
Dalam sesi pembahasan inflasi, Juhaini melaporkan bahwa inflasi year-on-year Kota Pangkalpinang pada akhir Mei 2025 berada di angka 1,14 persen.
“Alhamdulillah, angka ini masih di bawah target nasional yakni 2,5 persen plus minus 1. Ini artinya inflasi kita masih terkendali dan dalam kondisi yang sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan investor dan pelaku usaha untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga komoditas pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus menjaga ekonomi daerah tetap stabil, dengan peran aktif seluruh stakeholder,” tutup Juhaini. (*)
