Pangkalpinang, nidianews.com – Β Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (7/7).
Rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD ini mengangkat agenda utama pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat dan lurah, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Dalam pidatonya, M. Unu Ibnudin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota dan DPRD yang telah bersama-sama mengawal jalannya proses pembahasan Raperda secara intensif dan konstruktif.
βProses ini adalah wujud sinergi kelembagaan yang sehat dan produktif. Kami menyampaikan penghargaan atas kontribusi seluruh pihak dalam mewujudkan laporan keuangan yang sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,β ucapnya.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dipaparkan, Pemkot Pangkalpinang berhasil mencatat beberapa indikator positif. Pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,015 triliun, dengan belanja sebesar Rp1,061 triliun, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp45,42 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan mencapai Rp102,193 miliar dengan SiLPA sebesar Rp56,773 miliar.
Laporan neraca juga mencatat total aset daerah senilai Rp3,416 triliun, kewajiban sebesar Rp13,297 miliar, dan ekuitas mencapai Rp3,403 triliun. Dari laporan operasional, meskipun masih mencatat defisit operasional sebesar Rp63,833 miliar, pemerintah menilai hal ini merupakan bagian dari dinamika fiskal yang terus dikendalikan.
Sedangkan dalam laporan arus kas, posisi saldo kas akhir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp55,329 miliar.
Tak hanya menyampaikan laporan, Pj Wali Kota juga membagikan kabar menggembirakan: Pangkalpinang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menjadikannya raihan WTP ke-8 secara berturut-turut.
βCapaian ini bukan sekadar simbol prestasi administratif, tetapi menjadi cerminan konsistensi dan integritas jajaran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah,β tegas Unu.
Ia menambahkan, Pemkot akan terus memperkuat manajemen keuangan publik dengan memperhatikan kualitas perencanaan pembangunan dan efisiensi belanja, serta memastikan seluruh program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menutup sambutannya, Unu Ibnudin menyampaikan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif senantiasa terjalin erat demi kemajuan bersama.
βMari kita jaga semangat kolaborasi ini untuk mewujudkan Pangkalpinang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap ikhtiar kita,β pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momen strategis yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, sekaligus menandai langkah berkelanjutan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam merawat kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik. (*)
