Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang menggelar Rapat Forum Komunikasi dalam rangka implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Smart Room Center, Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (10/4/2025).
Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian UHC bagi seluruh warga kota. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses masyarakat tanpa terkendala administrasi.
“Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani kesehatannya. Itu menjadi prioritas. Di samping memang ada kewajiban kami untuk mengatasi permasalahan teknis dan administrasi terkait kepesertaan BPJS,” ujar Pj Wali Kota.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan jajaran terkait untuk segera memprioritaskan anggaran guna memenuhi kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diminta BPJS. Ini menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang optimal di daerah.
“Kami sudah meminta Pak Sekda dan tim untuk memastikan penganggaran diprioritaskan. Kalau data sudah valid dan anggaran tersedia, maka layanan kesehatan bisa berjalan lancar tanpa hambatan,” tegasnya.
Namun, Pj Wali Kota mengakui tantangan terbesar saat ini adalah ketidakpastian data kemiskinan yang terus berubah. Untuk itu, ia meminta Dinas Sosial berkoordinasi erat dengan Disdukcapil, Bappeda, dan Badan Keuangan Daerah agar proses validasi dan sinkronisasi data terus diperbarui.
“Data ini harus terus diupdate. Jangan sampai ada warga datang untuk berobat, tapi kartu BPJS-nya tidak aktif atau tidak memenuhi syarat. Itu bisa jadi kendala besar. Makanya saya minta RT, RW, lurah, semua harus proaktif melaporkan kondisi warganya,” ungkapnya.
Terkait penganggaran tahun 2025, ia menyebutkan bahwa Pemkot sudah mengalokasikan dana untuk triwulan pertama. Namun, untuk mengantisipasi dinamika data kemiskinan, Pemkot juga tengah menyiapkan cadangan anggaran melalui CSR atau donasi dari masyarakat.
“Data kemiskinan itu kan fluktuatif. Hari ini seseorang masih bekerja, besok bisa saja di-PHK. Karena itu, kita juga dorong partisipasi masyarakat yang mampu untuk membantu. Bisa melalui donasi atau CSR agar layanan kesehatan tetap bisa dijamin,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika ada tetangga yang tiba-tiba jatuh miskin atau mengalami musibah, maka informasi tersebut harus cepat dilaporkan dan ditindaklanjuti, bahkan bisa langsung dibantu oleh masyarakat sekitar.
“Ini soal kemanusiaan. Jangan sampai hanya karena data belum update, ada warga sakit tapi tidak bisa berobat. Kalau perlu, kita bantu langsung tetangga yang kena musibah. Gotong royong itu penting,” pungkasnya. (*)
