Pangkalpinang, nidianews.com – Pj walikota Pangkalpinang, Budi Utama, dengan tegas menyuarakan urgensi reformasi birokrasi sebagai strategi mendasar untuk membangun pemerintahan yang bersih, berdaya guna, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam acara Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang berlangsung di Cordela Hotel pada Sabtu (23/11/2024), ia menyoroti perlunya perubahan pola pikir dan inovasi menyeluruh di kalangan aparatur pemerintahan.
Menurut Budi Utama, tahun 2024 merupakan titik krusial untuk memperkokoh implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Di tahun 2024 ini, kami berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Langkah ini diwujudkan melalui evaluasi sistematis dan penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan publik. Ia juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tugas pejabat tertentu, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Acara sosialisasi ini berfokus pada penelaahan kebijakan yang telah diterapkan, serta penyusunan langkah baru untuk menghadapi tantangan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Utama menyerukan pentingnya kerja sama lintas instansi guna mencapai target yang lebih optimal. Ia juga menekankan bahwa konsistensi dan kedisiplinan menjadi fondasi kokoh dalam menjalankan reformasi ini.
“Evaluasi ini bukan sekadar tanggung jawab pejabat tertentu, tetapi tugas kolektif yang harus dijalankan secara holistik,” jelasnya.
Budi Utama menegaskan harapannya agar Pangkalpinang tidak lagi berada di posisi terbawah dalam penilaian reformasi birokrasi di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja keras dan bersinergi demi membawa kota ini menuju peringkat yang lebih baik.
“Ke depan, harapan kita adalah Pangkalpinang bisa bangkit dari peringkat terbawah. Saya meminta semua pihak untuk fokus. SDM kita sudah memadai, mulai dari ASN hingga tenaga honorer. Tidak ada alasan untuk tidak meraih posisi yang lebih baik,” tegasnya dengan penuh semangat.
Reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator pembangunan daerah. Dengan birokrasi yang transparan, responsif, dan inovatif, beberapa manfaat yang diharapkan adalah Meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional, Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan cepat. (RE)
