Pangkalpinang, nidianews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
“Surat edaran dari Mendagri dan dari Bapenas ini merupakan arahan langsung dalam rangka melaksanakan program nasional, salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Ini menjadi konsentrasi kami di daerah,” kata Mie Go saat ditemui di ruang kerjanya.Selasa (5/8/2025)
Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo, ditujukan untuk membantu masyarakat dari kalangan kurang mampu, terutama yang berada di desa. Sekolah ini akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBN.
Menurut Mie Go, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah bergerak cepat dengan menyiapkan proposal kepada Kementerian Sosial, dan saat ini sedang melakukan perbaikan administrasi yang diminta, termasuk penyusunan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta kesiapan menyerahkan hibah lahan kepada pemerintah pusat.
“Lahan ini sudah kita survei. Sesuai kebutuhan dari kementerian, idealnya 8 hektare agar pembangunan sekolah bisa paripurna, lengkap dengan gedung kelas, laboratorium, sarana olahraga, hingga asrama. Kita sudah siapkan lahan itu di Kecamatan Gerunggang dan sudah diukur bersama BPN,” ungkapnya.
Mie Go berharap proposal perbaikan yang dikirim ke Kementerian Sosial bisa diterima dalam waktu dekat, sehingga Pangkalpinang menjadi salah satu daerah prioritas dalam program nasional ini.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga mengungkapkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Menurutnya, terjadi ketimpangan antara jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Pangkalpinang.
“Saat ini kita punya 66 SD negeri, tapi hanya ada 10 SMP negeri. Tentu ini tidak seimbang. Daya tampung SMP kita belum cukup menampung lulusan SD setiap tahun,” jelasnya.
Masalah ini diperparah dengan sistem zonasi berdasarkan domisili, yang membuat siswa dari wilayah pinggiran seperti Kelurahan Tuatunu atau Selindung sulit bersaing masuk ke SMP favorit di pusat kota.
“Mereka kalah dari sisi jarak, misalnya anak di Tuatunu tentu kesulitan masuk ke SMP 2 atau SMP 3. Begitu juga anak-anak di Selindung kalah bersaing dengan yang tinggal dekat SMP 7,” tambah Mie Go.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Pangkalpinang merencanakan pembangunan dua SMP baru. SMP Negeri 12 direncanakan dibangun di Kecamatan Gerunggang, sementara SMP Negeri 11 akan dibangun di kawasan bekas Terminal Selindung, Kecamatan Gabek.
“DED (Detail Engineering Design) SMP 11 itu sudah selesai sejak 2022, tinggal pembangunan saja. Sempat tertunda karena anggaran pilkada di tahun 2024, namun kita targetkan pembangunan bisa dimulai pada tahun 2026,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkot berharap bisa menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di Pangkalpinang, tanpa terkendala jarak atau kapasitas sekolah.(RE)
