Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin, menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi profesionalitas kinerja pengawas tenaga kerja. Pertemuan berlangsung di Balai Besar Betason, Senin (24/11/2025), dengan kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Saparudin memaparkan kondisi ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang berdasarkan data SAKERNAS Agustus 2024. Ia menyebut penduduk usia kerja mencapai 173.718 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,99% atau 116.376 jiwa. Meski meningkat, partisipasi perempuan masih tertinggal dengan angka 52,73%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 81,02%.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Kami ingin membuka lebih banyak ruang kerja yang ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh perempuan,” ujar Wali Kota.
Prof. Saparudin turut menyoroti sektor-sektor dominan penyerapan tenaga kerja, seperti perdagangan, rumah makan, dan hotel yang mencapai 36,70%, serta sektor jasa kemasyarakatan sebesar 27,34%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang tahun 2024 berada di angka 5,98%, sedikit meningkat akibat gejolak ekonomi dan dinamika tata niaga timah.
Sejumlah isu strategis juga mengemuka, termasuk tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor jasa, rendahnya kontribusi industri pengolahan, dan besarnya tenaga kerja informal tanpa perlindungan kerja.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Pangkalpinang menegaskan komitmennya melalui berbagai strategi, antara lain:
- Diversifikasi ekonomi kota untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pendirian Business Development Center.
- Pengembangan SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri, serta rencana pendirian Balai Latihan Kerja Kota.
- Pengurangan pengangguran melalui job creation roadmap, job fair rutin, dan program padat karya.
- Pemberdayaan perempuan lewat pembentukan Women Employment Center, insentif perusahaan ramah perempuan, hingga fasilitas penitipan anak terpadu.
- Perlindungan pekerja informal dan migran, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga peningkatan literasi migrasi aman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, menyampaikan apresiasi atas penyambutan lengkap jajaran Pemkot Pangkalpinang.
“Kami jarang diterima dengan formasi lengkap seperti ini. Ada wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD hadir bersama. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menilai kondisi nyata di lapangan terkait profesionalitas pengawas ketenagakerjaan dan sarana pendukungnya. Bangka Belitung dipilih karena karakteristik wilayah kepulauan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.
“Peranan pengawas ketenagakerjaan sangat penting memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan baik, termasuk norma K3, hak dan kewajiban buruh, serta regulasi lainnya,” tambahnya.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan teknis untuk memperdalam evaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkalpinang. (RE)
