Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Eddy Iskandar usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Menurut Eddy, capaian tersebut merupakan prestasi yang patut disyukuri karena menjadi kali kesembilan secara berturut-turut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan.
“Karena penyampaian LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, kita bersyukur bahwa hasil pemeriksaan itu pemerintah provinsi kembali mendapatkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Ini yang patut disyukuri karena merupakan yang kesembilan kali berturut-turut,” ujar Eddy.
Ia menilai raihan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mengingat tantangan dan persoalan yang dihadapi ke depan akan semakin kompleks.
“Secara tata kelola keuangan pemerintah daerah sudah sangat baik. Walaupun tentu harus terus ditingkatkan karena persoalan dan kondisi yang akan dihadapi ke depan semakin banyak dan semakin kompleks. Karena itu pengelolaan keuangan harus tetap dipertahankan dengan baik,” katanya.
Terkait rekomendasi yang diberikan BPK dalam hasil pemeriksaan, Eddy mengungkapkan masih terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, DPRD akan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai perhatian khusus dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama BPK maupun pemerintah daerah agar seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus dari kami di DPRD. Kami akan membahas kembali bersama BPK sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan,” jelasnya.
Eddy berharap seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi agar temuan yang sama tidak kembali terulang pada periode berikutnya.
“Harapan kita tidak ada permasalahan dan tentu tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama pada periode-periode mendatang,” pungkasnya.(RE)
