Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Saparudin mengawali dengan ungkapan syukur serta apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun 2025.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta penggunaan anggaran selama satu tahun, sekaligus sebagai bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Saparudin memaparkan, target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp993,29 miliar dengan realisasi mencapai Rp930,14 miliar atau 93,64 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target, yakni sebesar 107,89 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran yang ditetapkan.
“Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan,” katanya.
Dalam sektor pelayanan dasar, Pemkot Pangkalpinang mengalokasikan anggaran sebesar Rp587,36 miliar dengan realisasi 91,41 persen. Beberapa capaian penting antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penanganan infrastruktur dasar.
Di sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) mencapai 99,86 persen. Pemerintah juga membangun fasilitas tambahan di RSUD Depati Hamzah guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Di bidang sosial, pemerintah daerah memberikan layanan kepada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia terlantar, serta korban bencana. Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, dan perumahan terus dilakukan.
Pemerintah juga menangani 61 unit rumah tidak layak huni serta mengembangkan jaringan SPAM di sejumlah kelurahan.
Tingkat pengangguran terbuka di Pangkalpinang pada tahun 2025 tercatat 5,73 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui job fair, pelatihan kerja, serta sertifikasi kompetensi.
Namun demikian, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi perhatian karena baru mencapai 45,61 persen.
Saparudin juga menyoroti penurunan realisasi investasi yang hanya mencapai Rp2,62 triliun, turun dari tahun sebelumnya.
“Hal ini menjadi perhatian serius karena investasi sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya mengatasi persoalan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mengadopsi sistem pengelolaan dari daerah lain serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengolahan sampah.
Di sisi lain, inovasi layanan kependudukan juga terus dilakukan, termasuk pelayanan di akhir pekan dan sistem jemput bola untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Kota Pangkalpinang berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penghargaan keterbukaan informasi publik, serta prestasi di bidang ekonomi dan pelayanan publik.
Menutup penyampaiannya, Saparudin mengakui masih adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Kami menyadari masih terdapat kendala dan tantangan. Namun dengan dukungan DPRD dan seluruh masyarakat, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pembangunan di Kota Pangkalpinang,” tegasnya.
Sidang paripurna ini menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan ke depan demi mewujudkan Pangkalpinang yang lebih maju dan sejahtera.(RE)
