Koba, nidianews.com-Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II 2026 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (15/5/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan santri dan tenaga pendidik pesantren.
Dalam kegiatan reses itu, hadir pula sejumlah perwakilan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh antusias. Para santri memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan, salah satunya terkait akses Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai masih perlu diperluas bagi kalangan pondok pesantren.
Para santri berharap adanya kepastian mengenai kuota dan mekanisme penerimaan beasiswa agar mereka memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya.
Menanggapi hal itu, Me Hoa menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kemudahan akses beasiswa pendidikan bagi para santri melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
“Santri juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu kami akan terus mendorong agar program beasiswa KIP ini dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran,” ujar Me Hoa.
Selain persoalan pendidikan, pihak pengurus Pondok Pesantren Al-Muhajirin turut menyampaikan kebutuhan pembangunan asrama santri. Mereka berharap adanya bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mendukung penambahan fasilitas tempat tinggal karena kapasitas yang ada saat ini mulai terbatas.
Kesejahteraan tenaga pendidik pesantren juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Para pengurus mengusulkan peningkatan bantuan insentif bagi guru pengajar sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendidik dan membina generasi muda.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Me Hoa memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi vertikal sangat penting agar bantuan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kehadiran berbagai instansi dalam reses ini menjadi langkah positif untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama. Kami berharap program pemerintah dapat lebih menyentuh kebutuhan pesantren dan masyarakat,” pungkasnya.(*)
