Badau, nidianews.com-Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Mardin menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Desa Air Batu, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Jumat (15/5/2026).
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan disampaikan secara langsung, mulai dari layanan kesehatan, perlindungan perempuan, minimnya penyaluran CSR perusahaan, hingga rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Taufik mengatakan, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait layanan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit atau membutuhkan pengobatan.
Meski demikian, ia menegaskan masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat tidak mendapat pelayanan hanya karena BPJS-nya tidak aktif. Pemerintah daerah wajib hadir untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan,” ujarnya.
Selain itu, Taufik mengungkapkan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, terutama pekerja perempuan yang masih rentan mengalami pelecehan maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Masih banyak perempuan yang takut melapor karena merasa tidak memiliki perlindungan. Ini yang sedang kami dorong agar ada payung hukum yang jelas,” katanya.
Dalam reses itu, warga juga menyoroti keberadaan perusahaan di wilayah Air Batu yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat sekitar. Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) disebut masih minim dibandingkan desa lainnya.
Tak hanya itu, masyarakat meminta agar perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya perempuan asal Desa Air Batu, karena selama ini perekrutan dinilai lebih banyak berasal dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Taufik menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan daerah.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan, baik terkait pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan, maupun hak masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di daerahnya,” tandasnya.(*)
