Pangkalpinang, nidianews.com-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM UBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026). Kehadiran massa aksi langsung disambut Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, bersama Gubernur Babel Hidayat Arsani serta sejumlah anggota dewan.
Sebelum bergerak, sekitar pukul 14.33 WIB, dilakukan pemantauan keberangkatan massa dari kawasan kampus Universitas Bangka Belitung di Balun Ijuk, Kecamatan Merawang. Sekitar 250 mahasiswa tercatat ikut serta dan berangkat menuju lokasi aksi secara konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.
Perjalanan massa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, termasuk patroli pengawalan Satlantas Polres Bangka, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Selama perjalanan, situasi berlangsung tertib dan kondusif.
Sesampainya di Kantor DPRD Babel, mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi melalui orasi terbuka. Berbagai isu strategis diangkat, mulai dari persoalan buruh, perlindungan perempuan, nasib petani, hingga sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka menegaskan bahwa DPRD tidak cukup hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi harus berperan aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, seperti praktik upah di bawah standar dan pelanggaran hak-hak pekerja. Selain itu, mereka juga menuntut pengakuan terhadap pekerja sektor informal melalui pendataan yang jelas serta integrasi ke dalam sistem perlindungan sosial, mengingat lebih dari separuh tenaga kerja berada di sektor tersebut.
Tuntutan lain yang disuarakan mencakup kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, disertai penyediaan pelatihan kerja yang relevan. Di bidang pendidikan, mahasiswa meminta penetapan gaji guru minimal setara UMR serta penghapusan status kerja tidak layak seperti honorer berkepanjangan.
Dari sisi ekonomi, mahasiswa mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Mereka juga meminta kajian menyeluruh terhadap dampak Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait meningkatnya kerja tidak tetap dan melemahnya perlindungan buruh.
Isu transparansi anggaran turut menjadi sorotan. Mahasiswa menuntut keterbukaan data anggaran serta pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan. Mereka juga mendorong peningkatan alokasi anggaran pendidikan hingga 15–20 persen untuk penguatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan program link and match dengan dunia kerja.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta agar program tersebut dikaji ulang, terutama terkait penggunaan anggaran agar tidak menggerus sektor pendidikan.
Selain itu, mahasiswa juga menolak sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja karena tidak memberikan kepastian kerja jangka panjang.
Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah perwakilan mahasiswa, termasuk Presiden Mahasiswa UBB Randi, Wakil Presiden Mahasiswa Fatur, Ketua Kastrat Zulham, serta sejumlah anggota lainnya dari berbagai fakultas di lingkungan UBB.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani mengapresiasi aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dalam demokrasi.
Aksi berlangsung tertib hingga selesai. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan masyarakat.(RE)
