Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal penyaluran solar subsidi bagi nelayan agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan usai memimpin audiensi terkait kelangkaan solar subsidi untuk nelayan di Ruangan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (1/7/2026).
Didit mengaku DPRD merasa prihatin setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan nelayan terkait berkurangnya kuota solar subsidi yang diterima.
“Kami cukup tersentak ketika ada anggapan DPRD tidak mau mengurus nelayan. Setelah kami cek, ternyata memang banyak laporan di media maupun dari nelayan sendiri bahwa hak subsidi mereka hilang. Ada yang seharusnya menerima 2.000 liter per bulan, tetapi yang diterima hanya sekitar 800 liter,” ujar Didit.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga hak nelayan sebagai penerima subsidi berpotensi berkurang.
Dalam audiensi tersebut, DPRD menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan. Didit menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan penerima subsidi dalam waktu dua pekan, yakni mulai 1 hingga 14 Juli 2026.
“Setelah data nelayan yang berhak menerima subsidi selesai, kami akan kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas sistem penyalurannya agar lebih baik dan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Didit juga mengapresiasi dukungan anggota DPR RI, JM, yang dinilai responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung, termasuk persoalan LPG maupun BBM subsidi.
Untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan dalam distribusi solar subsidi, DPRD akan melibatkan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, dalam pengawasan.
“Pengawasan teknis dan aspek hukumnya kita serahkan kepada Kepolisian maupun Kejaksaan agar ada efek jera. Ini adalah hak subsidi rakyat, hak para nelayan. Kalau memang kita tidak bisa membantu mereka, paling tidak jangan mengambil hak mereka,” tegasnya.
Didit menambahkan, penataan ulang distribusi BBM subsidi tidak hanya dilakukan di satu daerah, tetapi akan berlaku di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Seluruh Bangka Belitung. Kami prihatin karena berhari-hari membaca berbagai keluhan di media sosial tentang hilangnya solar subsidi nelayan. DPRD tidak bisa tinggal diam. Aspirasi ini harus kami tindak lanjuti agar subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak,” pungkasnya.(RE)
