Pangkalpinang, nidianews.com – Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang mulai memperkuat perencanaan keberlanjutan program kader kesehatan sebagai bagian dari implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), khususnya dalam penanggulangan HIV, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis (ATMH).
Salah satu perhatian utama adalah memastikan kegiatan kader Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Kelurahan (UPKDK) serta kader Posyandu tetap berjalan, termasuk dalam melaksanakan kunjungan rumah kepada masyarakat berdasarkan sasaran siklus hidup.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr. Hisar Mangoloi Manalu, mengatakan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program menjadi langkah penting untuk memastikan integrasi pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.
“Penguatan integrasi layanan primer membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh sektor. Setiap pihak harus memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing agar program penanggulangan ATMH dapat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Hisar, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan kegiatan kader, terutama terkait perencanaan pembiayaan insentif setelah dukungan dana Global Fund.
“Kita perlu menindaklanjuti perencanaan kegiatan, termasuk pembiayaan insentif kader UPKDK dan kader Posyandu yang melakukan kunjungan rumah. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap dapat diperkuat secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, implementasi Integrasi Layanan Primer bukan program yang baru dimulai. Program tersebut telah dirintis sejak 2020 dan pada 2026 diperkuat melalui implementasi scale-up.
Penguatan ini diarahkan untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV, TBC, malaria, serta hepatitis.
Pertemuan tersebut diikuti 89 orang yang terdiri atas unsur lintas program Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis, lintas sektor, narasumber, tim ILP, serta tamu undangan.
Empat narasumber dihadirkan, yakni Wali Kota Pangkalpinang, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pangkalpinang, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Pangkalpinang.
Kegiatan berlangsung selama satu hari melalui pemaparan materi, curah pendapat, serta diskusi dan tanya jawab.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada surat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Nomor YP.01.04/B.5/973/2026 tentang implementasi scale-up integrasi pelayanan kesehatan melalui Dana Hibah Global Fund Komponen RSSH Tahun 2026.
Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berharap sinergi lintas sektor semakin kuat sehingga pelaksanaan Integrasi Layanan Primer dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(RE)
