Pangkalpinang, nidianews.com – Penerima bantuan sosial Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kota Pangkalpinang diminta membuktikan bahwa bantuan modal yang diterima mampu meningkatkan produktivitas usaha. Pemerintah tidak ingin dana bantuan hanya habis tanpa memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menegaskan setiap penerima harus menggunakan bantuan sebesar Rp5 juta secara bertanggung jawab dan memastikan usaha yang dijalankan mengalami perkembangan.
Pesan tersebut disampaikan Dessy dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial program pemberdayaan ekonomi 2026 di Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dessy, bantuan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial itu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat usaha yang telah dirintis maupun memulai kegiatan ekonomi baru.
Ia mencontohkan, pelaku usaha yang sebelumnya memproduksi atau menjual barang dalam jumlah terbatas diharapkan dapat meningkatkan kapasitas setelah mendapatkan tambahan modal.
“Jangan sampai bantuan Rp5 juta ini habis begitu saja. Harus ada pertanggungjawabannya. Kalau sebelumnya produksi hanya 10, setelah mendapatkan bantuan harus bisa berkembang lebih banyak. Kami ingin melihat ada kemajuan dari usaha Bapak dan Ibu,” kata Dessy.
Sejumlah penerima bantuan diketahui menjalankan usaha mikro dengan berbagai jenis produk, seperti es kelapa, sayuran, kue, roti hingga pisang. Menurut Dessy, usaha-usaha tersebut memiliki peluang berkembang apabila modal dikelola dengan baik.
Untuk memastikan pemanfaatan bantuan berjalan optimal, penerima manfaat juga akan mendapatkan pendampingan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dessy meminta masyarakat memanfaatkan pendampingan tersebut untuk berkonsultasi mengenai pengembangan usaha, peningkatan produksi hingga pengelolaan modal.
Lebih dari sekadar meningkatkan pendapatan keluarga, ia berharap usaha penerima manfaat dapat berkembang hingga mampu menyerap tenaga kerja.
“Jangan hanya berharap bisa mandiri untuk diri sendiri. Kalau nanti usaha berkembang dan bisa menambah karyawan, itu sudah membantu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan sebanyak 38 calon penerima telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dari jumlah itu, 32 orang dijadwalkan menerima bantuan pada hari pelaksanaan, empat orang melalui Kantor Pos, sedangkan dua orang lainnya ditunda karena terindikasi berkaitan dengan judi online dalam keluarga.
“Pemerintah juga menyampaikan rencana penambahan kuota sebanyak 13 penerima pada tahap berikutnya.” Ujar Dessy.
Dessy mengingatkan masyarakat untuk menjauhi judi online dan mengawasi anggota keluarga agar tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
Ia turut menjelaskan bahwa penerima manfaat masih memperoleh pendampingan PKH dalam masa transisi menuju kemandirian, dengan jangka waktu maksimal satu tahun sebagaimana disampaikan dalam kegiatan.
“Melalui program ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi mampu menciptakan perubahan ekonomi yang terukur melalui tumbuhnya usaha mikro, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya peluang kerja baru.” Pungkasnya. (RE)















