Pangkalpinang, nidianews.com – Keberadaan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR) Kota Pangkalpinang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Meski telah dibentuk sejak 2024, satgas yang melibatkan berbagai instansi tersebut dinilai belum menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan secara optimal.
Kondisi ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di Hotel Manunggal, Selasa (17/11/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, yang membuka kegiatan tersebut, meminta seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas KTR segera memperkuat koordinasi dan mulai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Menurut Dessy, pembentukan satgas tidak cukup hanya dengan menerbitkan surat keputusan. Diperlukan langkah konkret agar kebijakan kawasan tanpa rokok benar-benar diterapkan di lingkungan masyarakat.
“Satgas KTR ini sudah terbentuk sejak 2024, tetapi belum maksimal dan belum pernah koordinasi. Saya berharap melalui rakor ini kita bisa sama-sama mulai bergerak,” kata Dessy.
Ia mengungkapkan, keanggotaan Satgas KTR melibatkan sejumlah unsur strategis, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, TNI, hingga perangkat daerah seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya.
Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting karena penerapan KTR tidak hanya berkaitan dengan larangan merokok, tetapi juga pengendalian iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau serta rokok elektronik.
Dessy menekankan, pengawasan harus dilakukan terutama di lingkungan pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, angkutan umum, tempat kerja, serta kawasan publik lainnya yang masuk dalam ketentuan KTR.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan lebih luas, yakni melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, khususnya perempuan dan anak-anak yang berpotensi menjadi perokok pasif.
“Biasanya yang merokok ini bapak-bapak, tetapi yang menjadi korban juga adalah perokok pasif, terutama perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Dessy berharap rapat koordinasi tersebut menjadi titik awal pembenahan kinerja Satgas KTR, sehingga seluruh anggota tidak hanya tercatat dalam struktur organisasi, tetapi benar-benar aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan.
Dengan demikian, implementasi kawasan tanpa rokok di Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif dan tidak berhenti sebatas regulasi di atas kertas.(RE)















