Pangkalpinang, nidianews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan penghargaan kepada sejumlah penggiat dan pengelola lingkungan hidup yang dinilai berkontribusi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Penghargaan bertajuk “Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup” tersebut diserahkan dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (21/11/2026), di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.
Penerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari institusi pendidikan, instansi pemerintah, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil.
Dalam bidang pendidikan, empat sekolah menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, yakni MAN 1 Bangka, SMAN 2 Sungai Selan, SMAN 1 Sungai Selan, dan SMAN 1 Belinyu.
DLHK Babel juga memberikan Apresiasi Cabang Dinas Pendidikan Pembina Program Adiwiyata kepada dua kepala cabang dinas pendidikan. Sementara itu, kategori Kantor Bersih diberikan kepada DLHK Babel, sedangkan Apresiasi Kolaborasi Penggiat Lingkungan diberikan kepada Ahmad Juliyanta dari Green Leadership Indonesia.
Salah satu penghargaan yang mendapat perhatian adalah Apresiasi Lembaga Pendukung Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) yang diberikan kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi YKAN dalam mendampingi enam desa di Bangka Belitung menyusun kajian kerentanan iklim dan rencana aksi adaptasi, menyiapkan proposal pendanaan, serta mengintegrasikan hasil kajian dan rencana aksi ke dalam perencanaan dan penganggaran desa.
Pendampingan tersebut telah membuahkan sejumlah hasil. Desa Rebo, misalnya, berhasil meningkatkan peringkat ProKlim dari kategori Pratama (tingkat 1) menjadi Madya (tingkat 2), dari lima tingkatan yang tersedia.
Sementara itu, proposal rencana aksi iklim Desa Kotakapur berhasil memperoleh pendanaan sebesar Rp50 juta dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kegiatan pengelolaan sampah.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan penulisan proposal adaptasi perubahan iklim yang difasilitasi YKAN.
Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat menghasilkan emisi gas metana, sementara pembakaran sampah melepaskan karbon ke atmosfer. Sebaliknya, pengelolaan berkelanjutan melalui daur ulang dan pengomposan dapat membantu menekan emisi gas rumah kaca.
Kepala DLHK Babel, Amransyah Muslimin, ST, mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan yang harus direspons melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, perlindungan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kontribusi sekolah, komunitas, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Perubahan iklim bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya semakin nyata dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Dampak tersebut antara lain meningkatnya risiko kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan yang memicu pencemaran udara.
Karena itu, kesadaran masyarakat dan aksi bersama perlu terus diperkuat. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mengambil peran sekaligus dorongan agar semakin banyak elemen masyarakat terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Program Komunitas untuk Iklim sendiri merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Relevansi program tersebut semakin kuat di tengah ancaman fenomena Super El Niño pada 2026 yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Manager Adaptasi Iklim YKAN, I Gusti Ngurah Paulus Widya, mengatakan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim karena memiliki pengetahuan mengenai perubahan musim, potensi bahaya, serta dampak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Namun, keterbatasan kapasitas dalam menyusun rencana aksi adaptasi dan mengakses pendanaan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Menurutnya, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Pengetahuan lokal yang dimiliki menjadi modal penting untuk mengenali pergeseran musim serta berbagai potensi bahaya dan dampak yang mereka hadapi sehari-hari.
“Kami berharap dukungan peningkatan kapasitas dapat mendorong pemerintah dan masyarakat lokal untuk semakin mandiri dalam merencanakan, mengajukan, dan melaksanakan aksi adaptasi agar lebih tangguh menghadapi kerentanan iklim,” ungkapnya.
Lebih lanjut, I Gusti Ngurah menjelaskan bahwa YKAN telah bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2024 untuk mendukung konservasi mangrove sekaligus mengembangkan alternatif ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan.
Saat ini, terdapat enam desa yang mendapatkan pendampingan YKAN. Tiga desa berada di Pulau Bangka, yakni Kotakapur, Kotawaringin, dan Rebo. Sementara tiga lainnya berada di Pulau Belitung, yaitu Sungai Padang, Dendang, dan Gantung.
Melalui pendampingan tersebut, YKAN berharap kapasitas masyarakat desa semakin kuat dalam merencanakan dan menjalankan aksi adaptasi perubahan iklim secara mandiri, sekaligus membangun ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (*)















