Pangkalpinang, nidianews.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melibatkan langsung aparatur kelurahan dan masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi.
Program yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut menyasar 14 kelurahan. Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Kelurahan (PIMPASA) akan diterjunkan untuk membangun komunikasi, memberikan edukasi, sekaligus mendeteksi potensi kerawanan keimigrasian di lingkungan masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Pada intinya, bagaimana kami sebagai petugas imigrasi turun sampai ke tingkat kelurahan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, pertukaran informasi, serta kegiatan langsung di lapangan untuk pencegahan atau mitigasi berbagai isu dan kerawanan,” kata Ahmad Khumaidi, usai kegiatan Perancangan dan Sosialisasi Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi di Ebessan Coffee & Eatery, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, terdapat sembilan parameter kerawanan dalam program tersebut. Namun, tahap awal pelaksanaan di Pangkalpinang difokuskan pada pencegahan warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban TPPO di luar negeri.
Melalui PIMPASA, petugas imigrasi akan berkomunikasi secara intensif dengan lurah, pengurus kelurahan hingga masyarakat. Mereka juga akan menghadiri berbagai pertemuan di lingkungan kelurahan untuk menyampaikan informasi keimigrasian sekaligus menerima laporan masyarakat.
Ahmad mengungkapkan, persoalan TPPO yang berkaitan dengan aktivitas judi online dan penipuan daring atau online scam di sejumlah negara, seperti Kamboja dan Myanmar, menjadi salah satu perhatian serius.
Bahkan, berdasarkan data Imigrasi dari dua peristiwa pemulangan sepanjang 2025, tercatat 85 orang asal Kepulauan Bangka Belitung teridentifikasi sebagai korban. Dari jumlah tersebut, 59 orang berasal dari Kota Pangkalpinang.
“Sebanyak 55 orang dari kegiatan pemulangan bulan Maret 2025, kemudian ada empat orang dari pemulangan bulan Desember. Ini yang baru kita ketahui berdasarkan data kami,” ungkapnya.
Ia tidak menutup kemungkinan masih terdapat warga Pangkalpinang lainnya yang menjadi korban, tetapi belum terdata karena pulang secara mandiri atau belum teridentifikasi oleh pihak berwenang.
Karena itu, Ahmad mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk di lingkungan keluarga, terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang.
“Makanya kami melaksanakan kegiatan ini agar ke depannya jumlah korban bisa turun. Jangan sampai ada lagi warga kita yang berangkat dan akhirnya menjadi korban,” tegasnya.(RE)















