Pangkalpinang, nidianews.com – Persoalan legalitas dan kesesuaian tata ruang menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyikapi penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir di Perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka.
DPRD Babel menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek kewenangan perizinan, tetapi juga perlu ditelusuri melalui dasar hukum, administrasi pemerintahan, serta pengaturan zonasi wilayah pesisir.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan tersebut di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (19/11/2026).
Menurut Didit, DPRD masih membutuhkan penjelasan dari sejumlah pihak, terutama perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan dan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Keduanya akan diundang dalam RDP lanjutan agar DPRD memperoleh informasi secara menyeluruh sebelum menentukan langkah evaluasi.
“Supaya kita netral, kita akan undang pihak perusahaan juga, kita akan mengundang Bupati Bangka karena yang punya wilayah beliau. Kita ingin tahu tata ruang wilayah seperti apa,” kata Didit.
Ia menjelaskan, meskipun kewenangan pengaturan zonasi berada di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran dalam aspek administrasi kewilayahan. Karena itu, keterangan dan dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Bangka diperlukan untuk memperjelas persoalan tersebut.
Didit juga menyoroti kemungkinan adanya usulan perubahan peruntukan kawasan yang perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Memang Perda zonasi itu wewenangnya provinsi. Tapi yang menggunakan nanti ialah kabupaten/kota juga. Kalau Bupati Bangka mengusulkan adanya perubahan status kawasan tambang ke zona tertentu, kita perlu mengetahui dan membahasnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk melakukan evaluasi. Tanpa dokumen dan keterangan dari pemerintah daerah, pembahasan dikhawatirkan tidak memberikan gambaran utuh mengenai status kawasan tersebut.
Selain menjadwalkan RDP lanjutan, DPRD Babel juga akan melakukan peninjauan langsung ke Perairan Teluk Uber pada Jumat (20/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus melengkapi bahan pembahasan sebelum DPRD menentukan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
“Intinya akan kita tindak lanjuti dan besok pagi kita akan langsung ke lapangan meninjau lokasi,” kata Didit.
DPRD Babel memastikan persoalan penambangan pasir di Teluk Uber masih akan didalami dengan mendengarkan keterangan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah secara berimbang.(RE)















