Magelang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mengikuti retreat nasional melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026.
Kegiatan ini diikuti para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Selain menjadi forum pembekalan, agenda ini juga dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Beliadi yang hadir mewakili Ketua DPRD Babel menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut memberikan perspektif baru dalam menjalankan peran sebagai pimpinan legislatif daerah.
“Banyak wawasan penting yang kami peroleh, mulai dari penguatan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga pentingnya sinergi pusat dan daerah. Ini menjadi bekal dalam meningkatkan kinerja DPRD, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran,” ungkapnya.
Ia menilai, peningkatan kapasitas pimpinan daerah menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Menurut Beliadi, tantangan pembangunan ke depan menuntut para pemimpin daerah untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki ketajaman dalam mengambil keputusan strategis secara cepat dan tepat.
“Kami berharap ilmu yang didapat tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan begitu, kebijakan DPRD ke depan bisa lebih efektif, responsif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain sesi pembekalan, retreat ini juga menjadi wadah mempererat jejaring antar pimpinan DPRD dari berbagai provinsi. Pertukaran gagasan dan pengalaman diharapkan mampu melahirkan inovasi kebijakan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
Melalui partisipasinya dalam KPPD 2026, Beliadi optimistis DPRD Babel dapat semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sekaligus responsif terhadap dinamika dan kebutuhan lokal. (*)
