Pangkalpinang, nidianews.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gabek berlangsung di Aula Kantor Kecamatan pada Rabu (19/2/2025). Forum strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, yang menyampaikan berbagai tantangan fiskal yang tengah dihadapi oleh daerah.
Dalam sambutannya, Mie Go mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Kota Pangkalpinang sedang mengalami tekanan serius. Hal ini diperparah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan anggaran dalam implementasi APBN dan APBD, yang berdampak signifikan pada arus kas pemerintah daerah. Selain itu, defisit anggaran semakin melebar akibat berkurangnya pendapatan asli daerah serta transfer dana dari pemerintah pusat.
“Walaupun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Musrenbang ini tetap kita selenggarakan karena merupakan wadah krusial dalam menampung dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Saya mengimbau kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin guna menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta aspek sosial dan budaya,” ujar Mie Go.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kota Pangkalpinang turut memberikan tekanan tambahan terhadap APBD. Pemerintah kota diharuskan mengalokasikan kembali anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada ulang, sesuai dengan permintaan dari KPU, Bawaslu, serta institusi keamanan seperti TNI dan Polri.
“Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kami meminta masyarakat untuk bersikap bijak dan memahami bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam APBD 2025. Namun, kami tetap berkomitmen untuk mengutamakan program yang memiliki urgensi tinggi dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Meski menghadapi kondisi fiskal yang sulit, Mie Go optimistis bahwa keuangan daerah akan kembali stabil pada tahun 2026. Pemerintah Kota Pangkalpinang bertekad untuk terus melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan strategis, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.
