Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi tekanan kebutuhan fasilitas pendidikan seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 4-5 persen per tahun. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menambah sedikitnya dua sekolah menengah pertama (SMP) dan satu sekolah dasar (SD), sekaligus memenuhi kekurangan sekitar 120 tenaga guru.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan pembangunan SMP Negeri 11 di kawasan Selindung menjadi langkah awal pemerintah menjawab lonjakan kebutuhan pendidikan di kawasan yang berkembang pesat.
“Pembangunan SMP ini memang satu keharusan karena pertumbuhan penduduk. Di Kota Pangkalpinang masih belum cukup kapasitasnya,” kata Saparudin usai peletakan batu pertama pembangunan SMP Negeri 11, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, Selindung, khususnya Selindung Baru, merupakan salah satu kawasan pengembangan permukiman baru. Selain itu, kawasan Kampak-Tuatunu juga mengalami pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut terus meningkat.
Pemkot Pangkalpinang telah memetakan kebutuhan pembangunan SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 12 serta satu SD baru. Data penerimaan peserta didik baru juga menunjukkan adanya lonjakan kebutuhan pendidikan di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Gabek dan Gerunggang.
“Pada waktu kami melakukan penerimaan siswa baru, sudah terlihat datanya bahwa terjadi lonjakan di daerah-daerah kawasan Gabek dan Gerunggang. Sehingga memang harus kita bangun SMP, perlu dua lagi, kemudian SD satu,” ujarnya.
Pembangunan SMP Negeri 11 ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027. Pada tahap awal, sekolah tersebut memiliki daya tampung tiga rombongan belajar.
Namun, pembangunan gedung sekolah bukan satu-satunya persoalan. Pemkot Pangkalpinang kini juga harus mengejar ketersediaan tenaga pendidik agar penambahan sekolah tidak berujung pada kekurangan guru.
Saparudin menyebut kebutuhan guru di Kota Pangkalpinang saat ini mencapai sekitar 120 orang. Kekurangan tersebut mencakup kebutuhan untuk sekolah baru serta menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Guru kita kurang sekitar 120 orang. Setiap tahun rata-rata sekitar 30 guru pensiun,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Pangkalpinang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk mengoptimalkan tenaga PPPK yang memiliki basis pendidikan.
Pemkot juga menyiapkan langkah pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari strategi memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
Saparudin mengatakan kebutuhan pembangunan sekolah baru juga menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan harus mengikuti perkembangan demografi dan ekspansi kawasan permukiman.
Ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk rencana pembangunan SMP Negeri 12 yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
“Setelah kita membangun SMP ini, muncul lagi masalah gurunya yang kurang. Jadi sekolahnya dibangun, gurunya juga harus kita siapkan,” ujarnya.
Selain pembangunan sekolah reguler, Pemkot Pangkalpinang juga masih memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usulan tersebut kini berada dalam proses di tingkat kementerian.
Salah satu kendala yang masih harus diselesaikan adalah kondisi lahan yang dinilai perlu dinormalisasi karena memiliki kontur miring. Pemerintah daerah berencana melakukan pengadaan untuk pekerjaan tersebut pada 2027.
Pembangunan SMP Negeri 11, kata Saparudin, diharapkan tidak sekadar menambah gedung sekolah, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintah mengantisipasi perubahan demografi dan memastikan pertumbuhan penduduk di kawasan baru diikuti ketersediaan layanan pendidikan.
“Yang penting tahun depan anak-anak kita sudah bisa belajar dan sekolah ini bisa menerima murid baru. Kemudian kita akan meminta penambahan ruang belajar baru,” katanya.(RE)
