MCP
Pangkalpinang, nidianews.com – Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengadakan rapat koordinasi lanjutan terkait program pemberantasan korupsi dalam tema pelayanan publik, yang berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan strategis ini berlangsung pada Rabu (11/12/2024) di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Kasatgas Wilayah II Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Arif Nurcahyo, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP).
“Capaian saat ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kita perlu memahami akar permasalahannya. MCP bukan hanya tanggung jawab Sekretaris Daerah atau Inspektur, tetapi merupakan tugas kolektif,” tegas Arif.
Dalam arahannya, Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan capaian MCP. Pemerintah kota menargetkan naik peringkat dari posisi ketiga menjadi posisi kedua pada tahun ini.
“Kami sudah menunjukkan progres. Sebelumnya MCP kita di peringkat keenam, sekarang sudah naik ke peringkat ketiga. Target kami berikutnya adalah posisi kedua,” ujarnya dengan optimisme.
Terkait capaian MCP yang masih perlu ditingkatkan, Budi menguraikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
“Kami juga sampaikan bahwa mal pelayanan publik sudah siap, insya Allah grand launching segera dilaksanakan. Selain itu, ada beberapa inisiatif lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah. Meski struktur keuangan kita sedang menghadapi tantangan, langkah ke depan adalah menggandeng sektor swasta agar ekonomi terus bertumbuh melalui sinergi tanpa sekat,” jelasnya.
Di akhir pembahasan, Budi menegaskan pentingnya komitmen penuh dari seluruh jajaran OPD untuk mencapai target MCP yang telah ditetapkan, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah Pangkalpinang. (*)
