Pangkalpinang, nidianews.com – Penjabat (PJ) Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan lahan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah, dan Pengembangan Pertanahan dan Ruang Kota Pangkalpinang, di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (2/10/2025).
Acara ini dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, para kepala kantor BPN se-Bangka Belitung, serta seluruh camat dan lurah di Kota Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Unu Ibnudin menyinggung tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi Pemkot Pangkalpinang. Pertama, soal reforma agraria yang perlu sinkronisasi dengan kebijakan Badan Bank Tanah. Kedua, soal keterbatasan lahan pemerintah daerah yang sering kali menjadi kendala dalam mendukung pembangunan maupun pelayanan publik. Ketiga, mengenai status lahan bekas tambang atau “kolong” yang belum jelas, padahal potensinya besar untuk dijadikan aset daerah.
“Kami berharap dukungan penuh dari BPN dan Badan Bank Tanah. Pangkalpinang ini butuh tambahan lahan untuk pembangunan, karena terus terang kami mulai kekurangan,” kata Unu.
Selain itu, ia juga menyoroti kendala teknis seperti penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang kerap berbelit, hingga dorongan agar lebih banyak pejabat di Pangkalpinang bisa menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menurutnya, hal itu penting agar masyarakat lebih mudah mengurus tanah mereka tanpa terkendala administrasi.
Dengan nada optimis, Unu menegaskan bahwa pertemuan ini diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan menghasilkan tindak lanjut nyata.
“Kalau semua pihak saling bersinergi, insyaallah keterbatasan lahan bisa diatasi dan pembangunan Pangkalpinang bisa lebih cepat berjalan,” ujarnya. (RE)
