Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mempercepat upaya pengentasan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Sebanyak 38 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) disetujui mengikuti program graduasi dengan dukungan bantuan modal usaha.
Program pemberdayaan sosial ekonomi dari Kementerian Sosial tersebut diarahkan untuk mengubah penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat lain yang belum memperoleh bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Khotaman Barkah, mengatakan 38 KPM tersebut merupakan hasil seleksi dari sekitar 180 keluarga yang diusulkan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial program pemberdayaan ekonomi 2026 di Kantor Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
“Tujuan pemerintah saat ini adalah bantuan sosial itu sifatnya sementara, tetapi berdaya itu selamanya. Karena itu, masyarakat yang sudah menerima PKH lebih dari lima tahun dan memiliki potensi perlu didorong untuk mandiri,” kata Khotaman.
Menurutnya, program ini menyasar penerima PKH yang telah memenuhi kriteria, antara lain dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha.
Khotaman menjelaskan, graduasi bukan sekadar menghentikan bantuan sosial, melainkan memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidup melalui modal usaha.
Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi mekanisme pemerataan agar bantuan pemerintah dapat menjangkau keluarga lain yang lebih membutuhkan.
“Ketika Ibu sudah bisa mandiri, ada saudara kita yang lain yang bisa mendapatkan kesempatan menerima bantuan. Jadi, kita saling memberikan ruang,” ujarnya.
Dari 38 penerima yang disetujui, empat orang telah menerima penyaluran melalui kantor pos dan 34 lainnya mengikuti penyerahan di aula Dinas Sosial. Namun, dua penerima mengalami penundaan karena terindikasi terkait aktivitas judi online.
Khotaman pun mengingatkan penerima PKH agar berhati-hati dan memastikan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak terlibat judi online.
Ia menegaskan, bantuan modal usaha harus digunakan sesuai proposal yang diajukan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Dinas Sosial juga akan melakukan pendampingan secara bertahap, mulai dari penerimaan bantuan, pembelian kebutuhan usaha hingga proses pengembangan usaha.
Pendampingan berlangsung sekitar tiga hingga enam bulan dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun. Jika penerima dinilai telah mampu menjalankan usaha secara mandiri, program bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lainnya.
“Kalau dalam tiga bulan sudah dianggap mampu, bisa mandiri dan menghasilkan keuntungan, maka bantuan itu dapat dialihkan kepada penerima yang lain,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khotaman juga mengungkapkan perkembangan pendaftaran bantuan sosial melalui sistem Perlinsos digital. Dinas Sosial telah membuka posko pendaftaran di setiap kelurahan untuk mempercepat pendataan masyarakat.
Hingga 17 November 2026, sekitar 7.800 warga Pangkalpinang telah terdaftar. Pemerintah daerah terus mengejar target penyelesaian pendataan hingga Desember 2026.
Data Perlinsos tersebut nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan sosial mulai Januari 2027.
Khotaman berharap masyarakat memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi dengan serius sehingga tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
“keberhasilan program bukan hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan penerima membangun usaha, memperoleh penghasilan, dan akhirnya mandiri secara ekonomi.” tutup nya. (RE)















