Pangkalpinang, nidianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda strategis, yakni penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 serta hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terkait program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit, Senin (27/4/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, ini menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD Babel menyoroti sejumlah aspek penting dalam LKPJ Gubernur 2025, sekaligus memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efektivitas program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada sektor perkebunan kelapa sawit, terutama terkait kewajiban perusahaan dalam menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar serta pelaksanaan program CSR.
DPRD Babel secara tegas mendorong agar seluruh perusahaan perkebunan sawit di daerah itu tidak hanya menjalankan kewajiban secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan program plasma dan CSR yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.
“Program plasma dan CSR harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Melalui rekomendasi yang disampaikan, DPRD Babel berharap adanya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Rapat paripurna ini juga menjadi bukti keseriusan DPRD Babel dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(RE)
