Pangkalpinang, nidianews.com — Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menegaskan komitmennya menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD usai menghadiri Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Saparudin mengungkapkan sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasarkan catatan dan masukan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“LKPJ itu yang jadi catatan menurut saya ada tiga hal yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota terkait rekomendasi dari DPRD, ya saran, masukan, catatan-catatan DPRD,” ujarnya.
Masalah pertama yang disoroti adalah masih adanya kebocoran pada sektor retribusi dan pajak daerah. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh sistem pengelolaan yang masih manual sehingga rawan tidak optimal.
“Yang pertama adalah masih banyaknya kebocoran di retribusi dan pajak daerah. Salah satu penyebabnya karena sistem yang masih manual,” jelasnya.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai instansi terkait. Hal ini dinilai krusial agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
“Koordinasi antara lintas OPD dengan instansi lain perlu diperkuat sinerginya agar program-program bisa lebih baik dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
Selain itu, Saparudin juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako), agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
“Perda maupun Perwako harus dilakukan update atau revisi untuk menyikapi perkembangan ke depan,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan aset daerah juga menjadi perhatian. Saparudin mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 1.500 aset yang belum tersertifikasi, sebagian besar berupa jalan dan jalan setapak.
“Kita masih ada sekitar 1.500 aset yang belum disertifikasi, kebanyakan itu jalan-jalan setapak. Yang sudah selesai sekitar 2.500 aset,” ungkapnya.
Ia menargetkan penyelesaian sertifikasi aset tersebut rampung dalam dua tahun ke depan, dengan rincian 700 aset dituntaskan tahun ini dan sisanya pada tahun berikutnya.
Sebagai langkah konkret menutup kebocoran pendapatan daerah, Pemkot Pangkalpinang juga tengah menyiapkan terobosan digital melalui peluncuran Super Apps Pangkalpinang dalam waktu dekat.
“Insyaallah dua bulan lagi kita launching Super Apps Pangkalpinang. Kita mulai dengan retribusi parkir dan sampah yang sudah menggunakan QRIS. Aplikasinya sudah siap, sekarang tinggal peraturan teknisnya,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran.(RE)
