Pangkalpinang, nidianews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) sekaligus menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (29/7/2026). Meski seluruh fraksi menyatakan menerima, DPRD menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan fraksi-fraksi memberikan dukungan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, pemerintah daerah diminta menjadikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi.
“Semua fraksi menerima. Ada evaluasi terkait peningkatan kinerja pemerintah, tetapi juga banyak apresiasi atas capaian yang diraih selama 2025,” kata Eddy usai rapat paripurna.
Menurut dia, salah satu perhatian DPRD adalah masih besarnya sisa anggaran di beberapa OPD. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pelaksanaan program belum optimal sehingga anggaran yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Masih ada OPD yang serapan anggarannya belum maksimal. Padahal anggaran yang tersisa itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Eddy mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Babel sepanjang 2025, di antaranya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah serta berbagai penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
Ia menegaskan, evaluasi DPRD setiap tahun tidak selalu sama karena disesuaikan dengan tantangan dan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, DPRD juga mulai mengkaji usulan Pemerintah Provinsi Babel untuk melakukan pinjaman daerah guna membiayai pembangunan rumah sakit yang difokuskan pada layanan jantung dan stroke.
Menurut Eddy, rencana tersebut merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Prosesnya masih dalam pembahasan. Komisi terkait sudah mulai berdiskusi bersama pemerintah daerah mengenai rencana pembiayaan tersebut,” katanya.
Sebagai politisi Partai Golkar, Eddy menyatakan fraksinya mendukung realisasi program prioritas gubernur. Namun, bentuk pembiayaan masih harus dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta berbagai alternatif pendanaan yang tersedia.
“Kami mendukung visi dan misi gubernur. Persoalannya sekarang bagaimana memilih skema pembiayaan yang paling tepat dan tidak membebani kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Terkait munculnya wacana pinjaman melalui Bank Sumsel Babel maupun alternatif lembaga pembiayaan lainnya, Eddy menegaskan DPRD belum mengambil sikap karena seluruh opsi masih dibahas bersama pemerintah daerah.
Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Efisiensi itu dilakukan terhadap belanja yang tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara pembangunan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi program prioritas pemerintah,” tegasnya.
Mengenai kemungkinan pendanaan melalui APBN, Eddy mengungkapkan pemerintah daerah telah menjajaki peluang tersebut. Namun, karena belum dapat direalisasikan, Pemprov Babel kini mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain agar pembangunan rumah sakit tetap dapat berjalan sesuai target. (RE)
