Pangkalpinang, nidianews.com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus kelompok 3B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan sesuai standar dan menjadi salah satu contoh implementasi yang baik dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
Hal tersebut disampaikan Wihaji usai meninjau kualitas layanan MBG 3B di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Kamis (6/8/2026).
Menurut Wihaji, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan langsung pelaksanaan program, sejalan dengan arahan Presiden agar setiap kebijakan tidak hanya dibahas di atas meja, tetapi benar-benar diawasi hingga ke tingkat pelaksana.
“Hari ini saya kunjungan hari kedua ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai kewenangan kami terkait MBG khusus 3B. Arahan Presiden jelas, jangan terlalu banyak diskusi, tetapi turun ke lapangan untuk memastikan program berjalan baik,” kata Wihaji.
Ia mengungkapkan, secara nasional penerima manfaat MBG 3B telah mencapai lebih dari 9,6 juta orang, sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 33.852 penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam kunjungan ke SPPG Pangkalbalam, Wihaji memeriksa langsung proses pelayanan terhadap 498 penerima manfaat. Hasil pengecekan menunjukkan standar operasional, kualitas pelayanan, serta distribusi makanan bergizi telah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami memastikan penerima manfaat tepat sasaran, kualitas gizinya baik, dan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai standar,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini terdapat 107 SPPG yang telah beroperasi di Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, 94 SPPG sudah menyalurkan MBG khusus kelompok 3B.
Wihaji meminta seluruh SPPG yang belum mendistribusikan program tersebut segera berkoordinasi dengan perwakilan BKKBN di daerah agar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD memperoleh haknya.
Ia menegaskan, MBG 3B merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak masa kehamilan hingga usia dini melalui pemenuhan gizi yang memadai.
“Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting sekaligus memastikan generasi masa depan mendapatkan asupan gizi yang baik sejak awal kehidupan,” katanya.
Wihaji juga menyebut program MBG khusus kelompok 3B menjadi inovasi yang belum banyak diterapkan negara lain.
“Program makan bergizi untuk anak sekolah sudah dijalankan di banyak negara. Namun yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita seperti di Indonesia ini merupakan program yang sangat khusus,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan adanya SPPG yang dihentikan operasionalnya, Wihaji memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tidak akan terganggu. Menurut dia, distribusi dapat dialihkan ke SPPG terdekat yang masih memiliki kapasitas layanan.
“Kalaupun ada SPPG yang ditutup karena alasan tertentu, penerima manfaat akan dialihkan ke SPPG terdekat yang masih memiliki kapasitas. Jadi pelayanan MBG 3B tetap harus berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi antara BKKBN, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemerintah daerah dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program di seluruh wilayah Indonesia.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi lapangan pemerintah terhadap implementasi program MBG 3B yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak serta mendukung target pembangunan sumber daya manusia Indonesia.(RE)
