Pangkalpinang, nidianews.com– Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan pembangunan tujuh tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) hingga 2027 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA).
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan penguatan fasilitas pengolahan sampah tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem persampahan melalui program Pangkalpinang Bersih dan Indonesia Asri.
“Kita membangun ekosistem pengolahan sampah. Tahun ini, insya Allah ada lima TPS3R dan tahun 2027 kita programkan dua lagi sehingga menjadi tujuh,” kata Saparudin saat serah terima bantuan 15 set tempat sampah CSR BNI di halaman Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (3/9/2026).
Menurut dia, pembangunan TPS3R menjadi penting karena pemerintah tidak dapat terus mengandalkan TPA sebagai tempat akhir seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat.
Pemkot Pangkalpinang pada 2026 memperoleh satu unit TPS3R dari Kementerian Pekerjaan Umum yang akan ditempatkan di kawasan Air Kepala Tujuh. Selain itu, pemerintah daerah akan merevitalisasi dua TPS3R di Genas dan Ketapang.
Satu fasilitas lainnya diharapkan berasal dari dukungan PT Timah sehingga total TPS3R yang ditargetkan tersedia pada 2026 mencapai lima unit.
“Untuk 2027 kita programkan dua lagi. Mudah-mudahan terpenuhi sehingga untuk pengolahan sampah kita bisa selesaikan,” ujarnya.
Saparudin menjelaskan TPS3R akan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah berjenjang. Sampah yang masuk akan terlebih dahulu dipilah dan diolah sehingga hanya sebagian yang menjadi residu dan harus dibawa ke fasilitas pengolahan berikutnya.
Ia memperkirakan residu yang tersisa dari proses pengolahan TPS3R sekitar 30 persen. Artinya, dari kapasitas pengolahan 10 ton sampah, sekitar tiga ton masih menjadi residu.
“Residu daripada TPS3R rata-rata sekitar 30 persen. Kalau kapasitas TPS3R 10 ton, berarti ada tiga ton residu. Ini yang akan kita kirim ke TPST,” katanya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mulai mengubah fungsi sejumlah bagian TPA yang sudah tidak lagi aktif digunakan untuk pembuangan. Area tersebut akan ditutup dan ditata kembali menjadi kawasan hijau.
Sementara bagian TPA yang masih aktif tetap digunakan sambil pemerintah menyiapkan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagai fasilitas penanganan residu.
“Nanti TPA yang posisinya pasif akan kita tutup dan kita jadikan hutan. Di bagian yang masih ada aktivitas, kita sambil membangun TPST,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah ingin membangun rantai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan di sumber, pengolahan melalui TPS3R, hingga penanganan residu di TPST.
Saparudin mengatakan keberhasilan program tersebut juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan dukungan dunia usaha. Karena itu, Pemkot Pangkalpinang membuka ruang kolaborasi dengan BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan BNI melalui bantuan 15 set tempat sampah yang akan ditempatkan di sejumlah ruang publik. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat program pemilahan sampah di tempat umum dan sekolah.
“Kita memang bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder. Mudah-mudahan bertambah lagi dari mitra-mitra kita yang lain,” kata Saparudin.
Pemkot Pangkalpinang menargetkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada penambahan fasilitas, tetapi mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.(RE)
