Halal Tak Lagi Sekadar Label, Babel Bidik Ekosistem Halal Jadi Kekuatan Ekonomi

Pangkalpinang, nidianews.com – Sertifikat halal tak boleh berhenti sebagai selembar dokumen atau sekadar label pada kemasan produk. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penguatan ekosistem halal mulai diarahkan menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas, daya saing dan kekuatan ekonomi masyarakat.

Komitmen itu mengemuka dalam Halal Connect LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 bertema “Connecting the Halal Ecosystem”, yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat halal, peresmian gedung MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta peluncuran sejumlah program penguatan layanan halal, Rabu (9/9/2026).

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin, saat membacakan sambutan Gubernur Hidayat Arsani, mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap langkah LPPOM dan MUI Babel dalam memperkuat ekosistem halal.

Menurutnya, gerakan halal harus dibangun secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan dan generasi muda.

“Gerakan halal harus dibangun dari berbagai lini, termasuk dunia pendidikan dan generasi muda,” ujar Tarmin.

Pemprov Babel, kata dia, siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama MUI, LPPOM, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi serta elemen masyarakat lainnya.

Pemerintah ingin konsep halal tidak berhenti pada persoalan kepatuhan terhadap regulasi. Lebih jauh, halal diharapkan menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

“Kita ingin halal tidak hanya menjadi label pada sebuah produk, tetapi menjadi bagian dari kualitas, perencanaan, dan daya saing ekonomi daerah,” katanya.

Direktur Utama LPPOM, Ir. Muti Arintawati, M.Si., mengatakan penguatan ekosistem halal tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga atau satu sektor. Seluruh mata rantai harus saling terhubung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Penguatan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak,” ujar Muti.

Menurut Muti, sertifikasi halal memang menjadi salah satu fondasi penting. Namun, pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, membutuhkan lebih dari sekadar sertifikat.

Mereka juga membutuhkan edukasi, pendampingan, akses pembiayaan, akses pasar, inovasi hingga dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, Halal Connect 2026 dirancang sebagai ruang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, buyer, organisasi dan berbagai pihak lainnya.

“Kita ingin semakin banyak pelaku usaha, khususnya UMK, mendapatkan akses terhadap sertifikasi halal,” ungkap Muti.

Ia menegaskan sertifikasi halal bukan semata-mata kewajiban untuk memenuhi regulasi ataupun menghindari sanksi. Sertifikasi halal justru dapat menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Bangka Belitung sendiri dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem halal. Tantangannya kini adalah bagaimana potensi tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tiga langkah strategis menjadi sorotan. Pertama, peresmian gedung baru LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kedua, peluncuran Halal Service Point (HSP) LPPOM Bangka Belitung melalui kolaborasi dengan Kabupaten Belitung. Kehadiran layanan ini diharapkan memangkas jarak pelayanan sertifikasi halal sehingga masyarakat di daerah tidak harus bergantung pada layanan yang terpusat di ibu kota provinsi.

Ketiga, peluncuran Agen Halal untuk memperluas pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMK.

“Program Agen Halal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pendampingan halal di Bangka Belitung, sehingga semakin banyak pelaku UMK mendapatkan akses dan dukungan dalam proses sertifikasi halal,” kata Muti.

Ketua MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prof. Dr. KH Hatamar Rasyid, mengapresiasi seluruh pihak yang ikut mendorong pembangunan gedung dan penguatan kelembagaan MUI serta LPPOM di Babel.

Menurut Hatamar, penguatan LPPOM menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap produk yang terjamin kehalalan dan kualitasnya.

“LPPOM merupakan salah satu aspek penting saat ini. Kami berusaha untuk membangun dan memperkuatnya dengan menyatukan niat serta usaha bersama,” ungkap Hatamar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Polda Kepulauan Bangka Belitung dan berbagai pihak yang memberikan dukungan, termasuk dalam penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas.

Hatamar turut memberikan apresiasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani atas dukungan terhadap berbagai program MUI Babel.

“Ini merupakan momentum yang penting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal bagi kita semua,” katanya.

Dengan penguatan layanan, pendampingan dan konektivitas antarpelaku, ekosistem halal di Babel diharapkan tidak berhenti pada urusan sertifikasi. Lebih jauh, gerakan tersebut ditargetkan mampu mendorong UMK naik kelas, memperluas pasar produk lokal dan menjadikan industri halal sebagai salah satu kekuatan baru perekonomian Bangka Belitung.(AS)