Pangkalpinang, nidianews.com – Pesantren di Bangka Belitung menghadapi persoalan klasik: diakui sebagai bagian penting pendidikan, tetapi dukungan pemerintah dinilai belum sebanding dengan perannya. Ironisnya, daerah ini disebut sudah memiliki perda kepesantrenan, namun keberadaannya justru belum banyak diketahui masyarakat.
Kritik tersebut disuarakan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PPP, Sadiri, saat menggelar reses masa sidang III tahun sidang II 2026 di Kantor DPW PPP Babel, Minggu (13/9/2026).
Dalam reses tersebut, aspirasi masyarakat banyak mengarah pada pendidikan Islam, khususnya pesantren. Warga meminta pemerintah tidak lagi menempatkan pendidikan pesantren sebagai sektor pendidikan yang berjalan sendiri tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Sadiri menilai pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih setara antara pendidikan formal dan pendidikan kepesantrenan.
“Yang penting pemerintah wajib memperhatikan pendidikan di level pesantren,” tegas Sadiri.
Menurutnya, bentuk dukungan tersebut dapat disesuaikan dengan mekanisme yang diperbolehkan, termasuk melalui skema hibah maupun kebijakan anggaran lainnya. Yang terpenting, kata dia, pemerintah harus hadir dan memastikan pesantren mendapatkan ruang yang layak dalam pembangunan pendidikan daerah.
Sorotan Sadiri menjadi semakin tajam karena Bangka Belitung sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai kepesantrenan.
Namun, keberadaan perda tersebut dinilai belum otomatis membuat persoalan pesantren selesai. Bahkan masyarakat disebut masih banyak yang tidak mengetahui regulasi tersebut.
“Padahal kita sudah mempunyai perda kepesantrenan di Bangka Belitung. Namun masyarakat kebanyakan tidak mengetahui adanya perda tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan sosialisasi secara lebih masif. Regulasi, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa diketahui masyarakat dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Sadiri juga menyoroti masih adanya anggapan sebagian masyarakat yang memandang pendidikan pesantren sebelah mata.
Ia justru meminta para santri dan orang tua tidak minder dengan pilihan pendidikan tersebut. Menurut Sadiri, tidak semua anak mampu beradaptasi dengan kehidupan pendidikan di pondok pesantren.
“Seharusnya anak pondok, anak pesantren itu harusnya bangga diri. Karena tidak semua anak-anak mampu adaptasi dengan di pondok,” katanya.
Bagi Sadiri, pesantren memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan karena pendidikan yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter.
“Pendidikan Islam di pesantren membentuk dua karakter: karakter rohani dan karakter jasmani,” ujarnya.
Di sisi lain, Sadiri menjelaskan keputusan menggelar reses di Kantor DPW PPP bukan tanpa alasan. Ia sengaja menggunakan fasilitas kantor partai untuk menekan pengeluaran negara.
Menurutnya, reses tidak harus selalu dilakukan dengan menyewa gedung, tenda maupun kursi jika fasilitas yang tersedia dapat digunakan.
“Tujuan pertama adalah efisiensi anggaran,” katanya.
Sadiri menegaskan penggunaan fasilitas kantor partai merupakan bagian dari upaya menghemat anggaran. Fasilitas yang sudah tersedia, kata dia, seharusnya dimanfaatkan sehingga tidak kembali membebani keuangan negara.
“Tujuan hanya satu: efisiensi anggaran. Sehingga tidak menggunakan biaya lagi karena fasilitas sudah ada,” ujarnya.
Bagi Sadiri, efisiensi anggaran dan keberpihakan terhadap pendidikan pesantren merupakan dua isu yang sama-sama penting. Negara dituntut tidak hanya hemat dalam membelanjakan anggaran, tetapi juga tepat dalam memastikan setiap sektor pendidikan yang memiliki peran strategis mendapat perhatian.(RE)
