Pangkalpinang, nidianews.com – Persoalan data desil penerima bantuan dan beasiswa kembali menjadi keluhan masyarakat dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan status desil dinilai membingungkan warga karena berdampak terhadap akses sejumlah program pemerintah.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat saat anggota DPRD Babel dari Fraksi NasDem, Ucok Oktahaber, menggelar reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di kediamannya, Minggu (13/9/2026).
Ucok mengatakan, reses menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan masalah zonasi sekolah serta kebutuhan sumur bor, khususnya di kawasan Bukit Merapen.
“Yang ditampung tadi ada masalah sumur bor dari RT Bukit Merapen, kemudian masalah sekolah, desil, dan zonasi,” kata Ucok.
Menurut dia, persoalan desil menjadi salah satu isu yang cukup membingungkan masyarakat. Ia menilai terdapat kemungkinan persoalan administrasi dalam proses pendataan yang dilakukan di tingkat pusat.
Ucok mencontohkan, perubahan data desil dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena kondisi faktual warga belum tentu sesuai dengan hasil pendataan. Apalagi, informasi yang beredar melalui media sosial turut memperbesar kebingungan masyarakat.
“Kalau saya prinsipnya kesalahan administrasi, mungkin ada pertanyaan dari masyarakat kepada petugas sensus. Sekarang apalagi pengaruh TikTok, masyarakat jadi ketakutan dan macam-macam,” ujarnya.
Ucok menegaskan, meski dirinya merupakan anggota Komisi I DPRD Babel yang membidangi pemerintahan, pihaknya tetap harus memahami persoalan pendidikan dan sosial yang muncul di masyarakat. Sementara bidang pendidikan berada di Komisi IV DPRD Babel.
Seluruh aspirasi tersebut, kata dia, akan dibawa ke tingkat pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Ia mengaku sengaja tidak meminta terlalu banyak usulan agar aspirasi yang disampaikan lebih realistis untuk diperjuangkan.
“Hanya dua tadi. Saya batasi, karena kalau kita minta banyak-banyak tetapi tidak terealisasi juga tidak ada gunanya. Sekarang kan ada efisiensi anggaran dari pemerintah provinsi,” katanya.
Selain persoalan pendidikan, Ucok menyoroti kebutuhan sumur bor di kawasan yang mengalami kesulitan air bersih. Kondisi tersebut dinilai semakin penting karena masyarakat tengah menghadapi musim kemarau.
Menurutnya, wilayah dengan kontur dataran tinggi seperti Bukit Merapen membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan sumber air. Meski terdapat keterbatasan anggaran akibat efisiensi, ia berharap program tersebut tetap dapat diperjuangkan pada 2027.
“Sekarang musim kemarau, insyaallah akan kita maksimalkan karena memang dibutuhkan masyarakat. Terutama daerah dataran tinggi seperti Bukit Merapen. Karena ada efisiensi anggaran, mungkin kita terus bekerja untuk 2027,” ujarnya.
Ucok berharap reses tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi jalur penyampaian persoalan warga kepada pemerintah.
“Aspirasi masyarakat bisa kami tampung dan kami salurkan. Itulah gunanya reses,” katanya.(RE)
