Pangkalpinang, nidianews.com – Pelaku UMKM disebut masih menghadapi persoalan serius dalam mengakses dukungan pemerintah. Bahkan, ada pelaku usaha yang mengaku sudah berulang kali mengajukan proposal bantuan, namun tak kunjung mendapat kejelasan.
Kondisi tersebut mencuat dalam Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 yang digelar anggota DPRD Babel dari daerah pemilihan Kota Pangkalpinang, Dody Kusdian, di Pia Hotel Pangkalpinang, Sabtu (12/9/2026).
Ketua Komisi I DPRD Babel itu menilai keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, terutama dari sisi penganggaran dan pemberdayaan, hingga kini masih belum optimal.
Padahal, kata Dody, UMKM telah menunjukkan daya tahan luar biasa ketika menghadapi tekanan ekonomi, termasuk saat pandemi COVID-19. Namun, ketika kondisi mulai membaik, dukungan pemerintah justru dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Ketika kemarin di masa krisis, COVID-19, teman-teman UMKM masih bisa survive,” ujar Dody.
Menurut politisi PKS tersebut, persoalan UMKM tidak bisa dilepaskan dari arah perencanaan pembangunan daerah. Ia mencontohkan Kota Pangkalpinang yang dalam RPJMD menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang perlu dikembangkan.
Posisi Pangkalpinang sebagai penyangga pariwisata bagi kabupaten lain di Bangka Belitung, lanjut Dody, semestinya menjadi alasan kuat bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif.
“Banyak pelaku UMKM ini yang bahkan sudah sering atau sudah cukup lama mengajukan proposal bantuan usaha, tetapi belum pernah diakomodir pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dody meminta organisasi perangkat daerah terkait tidak sekadar menerima proposal masyarakat, tetapi juga memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjutinya. Menurut dia, masyarakat setidaknya berhak memperoleh kepastian apakah usulannya dapat direalisasikan atau tidak.
“Jangan sampai ada orang yang trauma membuat proposal karena tidak direspons pemerintah dengan baik. Dinas-dinas terkait harus punya SOP dalam menindaklanjuti apa yang diusulkan masyarakat. Harus ada langkah untuk merespons atau memberi informasi balik kepada pengusul,” tegasnya.
Ia mengatakan sejumlah aspirasi hasil reses akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran. Jika memungkinkan, usulan tersebut akan dimasukkan dalam APBD 2027. Apabila belum dapat direalisasikan, pembahasannya dapat diarahkan pada APBD Perubahan 2027 atau anggaran 2028.
Dody menambahkan, hasil reses sebelumnya juga telah menunjukkan adanya aspirasi masyarakat yang berhasil diakomodasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Bappeda Babel Joko Triadhi menyambut positif masukan yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut. Menurutnya, reses menjadi ruang penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan UMKM dan pendidikan.
Joko menyebut Pemprov Babel memiliki sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, di antaranya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta fasilitas pendampingan dan klinik kemasan.
“Bappeda siap mendukung UMKM melalui kolaborasi program dengan dinas UMKM sebagai pelaksana kegiatan sekaligus dinas teknis. Tetapi tetap bersama dalam rumusan kebijakan dan melakukan identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan pelaku UMKM,” katanya.
Reses tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindag Babel, Kepala Dinas Kesehatan Babel, perwakilan Bank Sumsel Babel, serta sekitar 100 peserta.(AS)
