Scroll untuk baca artikel
banner nidia kcl.png
Example floating
Example floating
Baru.png
Bangka Belitung

RDTR Pangkalpinang Dikebut, Kepastian Investasi dan Pengendalian Lingkungan Jadi Prioritas

×

RDTR Pangkalpinang Dikebut, Kepastian Investasi dan Pengendalian Lingkungan Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini

Pangkalpinang, nidianews.com – Kepastian pemanfaatan ruang menjadi salah satu pekerjaan penting Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendorong pembangunan yang terarah. Melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemerintah berupaya memastikan aktivitas pembangunan, investasi, dan pemanfaatan lahan berjalan sesuai peruntukan serta memperhatikan daya dukung lingkungan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang di Hotel Swiss-Bel, Rabu (18/11/2026).

admin-ajax.png

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang, mengatakan penyusunan RDTR menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan kota melalui perencanaan ruang yang lebih terperinci.

Dua wilayah perencanaan tersebut mencakup empat dari tujuh kecamatan dan 25 dari 42 kelurahan di Pangkalpinang, dengan luas mencapai 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari total wilayah kota.

Menurut Juhaini, RDTR memiliki peran strategis karena tidak hanya menjadi pedoman pembangunan fisik, tetapi juga menjadi acuan dalam proses perizinan dan investasi yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Dengan adanya dokumen tersebut, pemanfaatan ruang diharapkan memiliki kepastian yang lebih jelas sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui kesesuaian kegiatan dengan peruntukan wilayah.

“RDTR sebagai penjabaran dari RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 sekaligus menjadi pedoman perizinan dan investasi di Kota Pangkalpinang yang akan diintegrasikan dengan OSS,” demikian disampaikan Juhaini dalam sambutan Wali Kota.

Penyusunan RDTR ini mendapat dukungan bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui program penyusunan 93 RDTR di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026.

Juhaini mengungkapkan, upaya penyediaan RDTR di Pangkalpinang sebenarnya telah dilakukan sejak 2016. Saat itu, RDTR untuk tujuh kecamatan sudah disusun, tetapi belum dilanjutkan dengan penetapan peraturan daerah karena bersamaan dengan proses peninjauan kembali RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030.

“Karena itu, bantuan teknis yang kembali diperoleh pada 2026 menjadi peluang untuk mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang dibutuhkan daerah.”katanya.

Namun, pemerintah tidak ingin penyusunan RDTR hanya berorientasi pada kepentingan investasi. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian melalui penyusunan KLHS agar kebijakan pemanfaatan ruang mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Juhaini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses tersebut. DPRD, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi profesi, sektor swasta, hingga masyarakat diharapkan memberikan masukan secara terbuka.

Konsultasi publik dan FGD menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai kepentingan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penataan kawasan Bukit Intan dan pusat kota.

Pemerintah Kota Pangkalpinang juga akan melibatkan Forum Penataan Ruang, kelompok kerja KLHS, pemerintah provinsi, serta tim konsultan dalam pembahasan hingga penyelesaian dokumen.

Setelah dua wilayah tersebut, penyusunan RDTR direncanakan berlanjut secara bertahap untuk tiga kecamatan lainnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Pangkalpinang berharap pembangunan kota tidak hanya semakin menarik bagi investor, tetapi juga memiliki arah yang jelas, tertib dalam pemanfaatan lahan, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.(RE)

banner nidia kcl.png