Pangkalpinang, nidianews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi pada 25 September 2026. Persoalan tata kelola pertimahan, dana bagi hasil (DBH) timah, pendidikan, kesehatan, hingga penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi sejumlah isu yang dibahas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bangka Belitung bersama pemerintah daerah di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026).
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa yang sebelumnya menyuarakan berbagai persoalan strategis di daerah.
Menurut Eddy, mahasiswa ingin mengetahui sejauh mana pemerintah menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang telah mereka sampaikan.
“Mahasiswa datang mempertanyakan tindak lanjut dari demo mereka pada tanggal 25 September yang lalu. Mereka menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan kondisi di Bangka Belitung, termasuk beberapa tuntutan. Nah, hari ini kita bahas bagaimana tindak lanjutnya,” kata Eddy.
Ia mengapresiasi kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Babel yang mewakili gubernur bersama hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah itu dinilai penting agar setiap persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat langsung direspons oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Eddy mengatakan, dalam audiensi tersebut, masing-masing OPD memberikan tanggapan mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menangani berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Alhamdulillah, Gubernur mengutus Sekda beserta hampir seluruh kepala dinas untuk hadir. Semua memberikan respons bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat itu akan diatasi, dibahas, kemudian diselesaikan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan agar pembahasan tidak berhenti pada forum audiensi semata.
DPRD Babel, lanjut Eddy, telah meminta seluruh kepala dinas untuk membuka jalur komunikasi dengan mahasiswa sehingga berbagai persoalan dapat dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Kita juga sudah minta seluruh kepala dinas agar open HP untuk bisa berkomunikasi terus, bagaimana dan apa yang bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan, termasuk membahas tuntutan-tuntutan mahasiswa,” katanya.
Berbagai isu yang disampaikan Aliansi BEM se-Babel mencerminkan luasnya persoalan yang menjadi perhatian kalangan mahasiswa. Selain tata kelola pertimahan dan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, mahasiswa turut menyoroti layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS, serta ketersediaan air bersih.
Penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung juga menjadi salah satu isu yang dibawa dalam audiensi tersebut.
Eddy berharap komunikasi antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah dapat terus berjalan sehingga setiap tuntutan memperoleh pembahasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ia optimistis sinergi tersebut dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan daerah secara bertahap.
“Insya Allah ini berlanjut dengan baik,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengawal aspirasi yang telah disampaikan sekaligus meminta kejelasan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap respons yang diberikan OPD berujung pada langkah konkret dan solusi yang dapat dirasakan masyarakat Bangka Belitung.(RE)
