Pangkalpinang, nidianews.com – Kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai semakin mengkhawatirkan. Degradasi hutan, kerusakan mangrove, abrasi pantai hingga menjamurnya kolong bekas tambang menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani demi keberlanjutan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UMB Babel), Dr. Fadillah Sabri, S.T., M.Eng dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat untuk MPR RI bertema “Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan” yang berlangsung di Museum Ishadi Pangkalpinang, Jumat (19/6/2026).
Dalam forum yang menghadirkan Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Bangka Belitung, Ustadz H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A tersebut, Fadillah memaparkan berbagai persoalan lingkungan yang saat ini dihadapi Bangka Belitung.
Menurutnya, ancaman terhadap kelestarian lingkungan semakin nyata seiring berkurangnya kawasan hutan dan meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati.
“Kalau kita melihat kondisi saat ini, terjadi degradasi hutan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dulu banyak kawasan yang masih terjaga, sekarang kondisinya sudah kritis. Ini menjadi alarm bagi kita semua,” ujarnya.
Selain itu, wilayah pesisir Bangka Belitung juga dinilai semakin rentan akibat perubahan pola sedimentasi yang dipengaruhi aktivitas pertambangan. Dampaknya, sejumlah kawasan pantai mengalami abrasi yang terus menggerus daratan.
“Kerentanan pesisir semakin tinggi. Pantai-pantai kita mengalami abrasi karena transformasi sedimen yang dipengaruhi aktivitas pertambangan. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut keberlanjutan wilayah pesisir kita,” katanya.
Fadillah juga menyoroti kondisi ekosistem mangrove yang masih menghadapi ancaman kerusakan meskipun berbagai program rehabilitasi terus dilakukan. Di sisi lain, jumlah kolong bekas tambang di Bangka Belitung terus bertambah dan menjadi persoalan lingkungan yang kompleks.
Berdasarkan hasil pendataan yang pernah dilakukan, terdapat lebih dari 12 ribu kolong bekas tambang yang tersebar di berbagai wilayah Bangka Belitung.
“Faktanya, ketika kami melakukan pendataan terdapat lebih dari 12 ribu kolong. Saat ini kemungkinan jumlahnya sudah bertambah. Banyaknya kolong berdampak pada berkurangnya kawasan hutan dan membuat sejumlah wilayah masuk kategori kritis,” jelasnya.
Tak hanya itu, kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Rangkui juga disebut mengalami penurunan akibat tekanan aktivitas pertambangan. Dampaknya tidak hanya pada kualitas air, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat.
“DAS Rangkui sekarang kualitas airnya sudah menurun. Bahkan bukan hanya kualitas air yang menurun, kuantitas air di Bangka Belitung juga semakin berkurang. Ini menjadi persoalan yang harus segera ditangani secara serius,” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota DPD RI sekaligus Anggota MPR RI, Ustadz H. Zuhri M. Syazali, mengatakan forum penyerapan aspirasi menghasilkan banyak rekomendasi penting terkait pembangunan berwawasan lingkungan di Bangka Belitung.
Menurut Zuhri, berbagai gagasan yang muncul tidak boleh berhenti sebagai wacana, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan langkah nyata yang berkelanjutan.
“Sharing dan penyerapan aspirasi hari ini menghasilkan banyak poin penting terkait persoalan lingkungan di Bangka Belitung. Namun ide-ide besar ini akan sia-sia apabila tidak dilanjutkan dengan komitmen dan tindakan nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep ekologi politik, ekologi pendidikan, serta pengembangan ekonomi hijau atau green economy harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
“Masukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Green economy tidak memiliki batas, sehingga edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara masif. Yang paling penting, hasil pertemuan ini harus ditindaklanjuti agar tidak berhenti sebagai diskusi semata,” pungkasnya.
Kegiatan yang dimoderatori Ahmadi Sofyan tersebut berlangsung interaktif dan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.(*)
