Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mewaspadai pergerakan harga daging ayam ras yang menjadi salah satu komoditas penyumbang tekanan inflasi daerah pada September 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang Juhaini mengatakan tingginya kebutuhan daging ayam untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat koordinasi teknis pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/10/2026).
“Operasional MBG di beberapa lokasi ini memicu fluktuasi komoditas ayam, sehingga perlu dikoordinasikan antara BGN, pemerintah daerah, dan sektor-sektor terkait,” kata Juhaini seusai mengikuti rapat secara daring di Pangkalpinang.
Menurut Juhaini, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tingginya kebutuhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG berpotensi memengaruhi pergerakan harga ayam di pasar.
“Penekanannya lebih kepada bagaimana korelasi antara tingginya harga daging ayam di seluruh wilayah Indonesia dan supply-demand, karena permintaan dari SPPG sangat tinggi untuk komoditas ayam,” ujarnya.
Meski demikian, Juhaini memastikan pelaksanaan MBG di Kota Pangkalpinang sejauh ini tidak menghadapi kendala. Pemerintah daerah, kata dia, lebih menaruh perhatian pada dampak peningkatan permintaan bahan pangan terhadap stabilitas harga.
Di sisi lain, kondisi inflasi Kota Pangkalpinang pada September 2026 disebut masih terjaga. Pemerintah daerah terus memantau sejumlah komoditas yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Selain daging ayam ras, dua komoditas lain yang menjadi perhatian adalah beras dan angkutan udara. Pada komponen angkutan udara, pergerakan harga tiket penerbangan menjadi salah satu faktor yang turut dipantau pemerintah daerah.
Juhaini mengatakan pengendalian harga menjadi penting karena stabilitas komoditas pangan dan biaya transportasi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah mempertahankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga.
Pemkot Pangkalpinang, kata Juhaini, akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memantau pergerakan harga komoditas, terutama bahan pangan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan program MBG.(RE)
