Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat pemerataan akses pendidikan sepanjang 2026 melalui sejumlah program, mulai dari bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu hingga pembangunan sekolah baru.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan sekaligus mengatasi persoalan daya tampung sekolah di sejumlah wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan peserta didik.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang Darwin mengatakan pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada peserta didik, tetapi juga menambah kapasitas satuan pendidikan dan memperbaiki sarana prasarana sekolah.
Salah satu program yang telah direalisasikan adalah pemberian seragam sekolah gratis dan bantuan biaya pendidikan kepada 1.165 peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Program tersebut diluncurkan di Stadion Depati Amir pada 26 September 2026.
Untuk siswa SMP, bantuan diberikan dalam bentuk satu set seragam lengkap, termasuk topi, dasi dan kaus kaki, serta tabungan pendidikan senilai Rp1 juta melalui Bank Sumsel Babel.
Sementara siswa SD memperoleh seragam sekolah dan uang pembinaan Rp850 ribu. Adapun peserta didik PAUD mendapatkan perlengkapan belajar serta bantuan pendidikan Rp650 ribu.
Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta merupakan warga Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
“Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak dapat terpenuhi,” kata Darwin.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang menambah daya tampung pendidikan melalui pembangunan SMP Negeri 11 di Selindung, Kecamatan Gabek.
Pembangunan sekolah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi perkembangan penduduk dan kebutuhan pendidikan di wilayah Gabek, Gerunggang dan Bukit Intan.
Keberadaan sekolah baru dinilai diperlukan karena daya tampung sekolah negeri yang ada belum sepenuhnya mampu menampung lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Pembangunan SMP Negeri 11 ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 sehingga dapat mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) sekolah tersebut telah masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Pembangunan fisik ditargetkan dimulai setelah pengesahan anggaran 2027 dan diharapkan dapat digunakan mulai Juli 2027.
Sekolah tersebut diproyeksikan melayani kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan Tuatunu, Kampak dan Air Kepala Tujuh. Anggaran pembangunan satu unit SMP diperkirakan sekitar Rp2 miliar.
Selain membangun sekolah baru, pemerintah daerah juga menjalankan revitalisasi satuan pendidikan melalui program pemerintah pusat. Penentuan sekolah penerima dilakukan berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana yang tercatat dalam Dapodik.
Data tersebut mencakup kondisi bangunan serta tingkat kerusakan fasilitas sekolah. Dindikbud Pangkalpinang bertugas memastikan data kondisi sekolah diperbarui sesuai keadaan di lapangan.
Pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas guru. Dindikbud menggelar pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya dan seminar untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
Pemkot juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kebutuhan pendidikan.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah daerah menempatkan perluasan akses, pemerataan layanan, peningkatan kualitas pembelajaran dan pemenuhan fasilitas sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan di Pangkalpinang sepanjang 2026.(*)
